ADVERTISEMENT
Kamis, 17 Maret 2022 22:50 WIB
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
YOGYAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kabar baik, Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima dan Pemilik Warung (BT-PKLW) pada 2021 kembali dilanjutkan pemerintah pada 2022. Kali ini, target penerima manfaat pun diperluas yakni dengan menambahkan nelayan serta dilaksanakan di 212 kabupaten/ kota pada 25 provinsi. Sebanyak 147 kabupaten/ kota di antaranya berada di wilayah pesisir.
Pada 2022 ini, Program BT-PKLWN akan diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan.
Khusus untuk nelayan, kriteria untuk mendapatkan bantuan yakni pelaku usaha kelautan dan perikanan yang merupakan nelayan buruh, nelayan penangkap ikan tanpa kapal, atau nelayan pemilik kapal kurang dari 5 GT (gross tonase).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turun langsung menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.
Penyaluran BT-PKLWN di Sleman memiliki target 6.000 penerima dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima. Tadi saya bertanya kepada perwakilan penerima bantuan ini, ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” tutur Menko Airlangga.
Menko Ekonomi Airlangga Hartarto berdiskusi dengan pedagang di sela-sela menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. (foto: ist)
Airlangga menerangkan, program BT-PKLWN merupakan upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Berdasarkan laman resmi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD1.9 PPP (purchasing power parity).
Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan "absolute poverty measure" yang konsisten antarnegara dan antarwaktu.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT