ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Nah kalau soal jabatan presiden, bukan aturan yang dikeluakan oleh gubernur, menteri atau pemerintah pusat, tetapi aturan negara, yakni UUD 1945.
"Berarti harus ada amandemen UUD 1945 dong? " kata Heri.
" Ya begitulah, yang jadi soal rakyat mau ngga?" kata Yudi
"Kan rakyat diwakili DPR??" (jokles)
Halaman
ADVERTISEMENT
Berita Terkait
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Berita Terkini
ADVERTISEMENT
0 Komentar
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT