Sudah teruji, PT Pindad mengekspor senapan serbu ke Bangladesh dan Uni Emirat Arab. Juga lapis baja Anoa ke Brunei Darussalam dan Timor Leste.
PT PAL telah mengekspor kapal perang ke Filipina. PT Dirgantara mengekspor pesawat ke-10 negara (Thailand, Brunei, Filipina, Korea Selatan, Vietnam, Malaysia, Uni Emirat Arab, Senegal, Burkina Faso dan Venezuela).
Industri dalam negeri juga mampu memproduksi kapal cepat rudal, kapal patroli lepas pantai, fregat ringan dan kapal amfibi landing platform dock.
Bahkan, di era tahun 1980 – 1990 an, negeri kita telah mengembangkan pesawat CN-235 dan N-250.
Makna yang hendak saya sampaikan adalah industri pertahanan sangat memungkinkan untuk mandiri, mengingat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, baik melimpahnya sumber daya alam yang bagus, juga SDM berkualitas.
Persoalannya terletak kepada ”political will” pemerintah.
Yang pertama, mengalokasikan dana lebih besar lagi, tak hanya untuk membangun industri, juga mengembangkan riset sehingga mampu memproduksi persenjataan berteknologi canggih yang mampu bersaing di pasar global.
Peningkatan anggaran untuk program modernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista) menjadi Rp43,26 triliun pada tahun 2022 (dari tahun sebelumnya Rp 32,48 triliun), bisa dipadukan dengan riset dan pengembangan.
Yang kedua, melakukan kerja sama dengan negara yang mengalokasikan dananya sangat besar untuk memperkuat peralatan militernya seperti Korea Selatan dan Turki serta negara lainnya.
Menurut laman “Globalfirepower”, kekuatan militer Korea Selatan di peringkat 6 dunia dari 140 negara yang disurvei tahun 2021. Turki di peringkat 11, sedangkan Indonesia posisi 16.
Yang ketiga, keberpihakan kepada industri pertahanan dalam negeri dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum, termasuk akses pasar.
Kemandirian industri pertahanan memang perlu ditopang dana besar, tetapi hendaknya disikapi bahwa belanja pertahanan ini menjadi investasi pertahanan demi mewujudkan pertahanan yang kuat dan hebat.
