Sebut Potensi Gagal Panen Terjadi Saat Januari, DPR Minta Pemerintah Garcep Kendalikan Harga Beras

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID -  Naikanya harga beras dalam minggu ini cukup membikin berat  masyarakat. Untuk itu, pemerintah diminta agar bertindak cepat (garcep) mengendalikan harganya jangan sampai berlarut-larut, karena bahan pokok ini merupakan kebutuhan dasar pangan rakyat.

"Saya mendorong langkah pertama untuk mengendalikan beras, pemerintah segera bayar Perum Bulog yang mencapai Rp4,5 triliun sehingga Bulog dapat segera menjalankan penugasannya sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah,” ucap anggota Komisi IV DPR  Andi Akmal Pasluddin, Rabu (26/1/2022).

“Dengan Bulog yang menjalankan fungsinya dengan sigap, maka permintaan beras akan semakin dapat dikendalikan terutama permintaan beras medium," lanjutnya.
 
Akmal mengatakan, biasanya kenaikan harga beras disebabkan karena mulai jarangnya panen raya yang biasanya terjadi pada Agustus. 

Saat ini, di Januari 2022 memang bukan waktunya panen raya, akan tetapi sudah ada yang panen dan stok di gudang Bulog yang seharusnya dapat mengendalikan harga di pasar. 

"Dinamika harga beras, pemerintah mesti dapat mengatasinya meskipun ini hanya hanya efek psikologis sebelum memasuki panen raya. Karena pemain beras utama di negeri ini hanya segelintir, sehingga mudah pemerintah mengendalikan harga beras ini," beber politisi PKS ini.

Akmal mengutip data yang ia peroleh bahwa saat ini stok di Bulog ada sekitar 985 ribu ton. Bahkan klaim dari kementerian pertanian sebagai kementerian teknis, stok beras menunjukkan tren positif.   

Data BPS menunjukkan di atas 7 juta ton sampai 9 juta ton stok gabah selama 3 tahun terakhir tersedia. Hal penting yang akan dapat mengendalikan harga beras di berbagai daerah di Indonesia adalah persoalan distribusi.  

Ia menambahkan, meskipun persoalan harga beras ini bukan domain dari kementerian pertanian, mestinya kementerian teknis ini dalam rapat koordinasi terbatas Kemenko perekonomian.

Atau lanjutnya,  rapat kabinet dapat menyampaikan bahwa saat kondisi pasokan beras di dalam negeri melimpah, sehingga dapat dengan cepat persoalan kenaikan harga beras dapat dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan saling terkoordinasi.