Setelah Positif Ada Pemindahan IKN, Pemerintah Rusia Membatalkan Pembangunan Rel Kereta Api Trans-Kalimantan

 "Beberapa infrastruktur penunjang yang merupakan satu kesatuan dengan proyek kereta api ini diantaranya adalah stasiun, jetty batu bara, pelabuhan, dan PLTU dengan kapasitas 15 megawatt (MW)," tutur dia.

Menurutnya, dengan adanya moda transportasi kereta api dapat mengurangi biaya distribusi dan waktu tempuh, sehinggga pada akhirnya dapat  meningkatkan kapasitas produksi perusahaan pertambangan. 

Namun demikian proyek ini kemudian mandek karena karena belum disepakatinya perubahan status yang akan memungkinkan PT KAB mengangkut penumpang dan barang non-afiliasi seperti minyak kelapa sawit dan kayu. 

"Hal ini dibutuhkan agar proyek menjadi lebih layak secara investasi. Sedangkan jika diubah statusnya untuk angkutan penumpang, maka Pemerintah menawarkan untuk bekerjasama dengan PT. KAI, karena perusahaan asing tidak boleh memiliki 100 persen kepemilikan kereta penumpang."

"Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva juga mengatakan pada kesempatan yang berbeda bahwa Pemerintah Rusia memutuskan untuk mundur dari rencana proyek ini karena  bertabrakan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan," papar Suryadi.

Memperhatikan kondisi tersebut, FPKS memandang Pemerintah perlu lebih cermat dalam merencanakan sebuah proyek agar tidak menjadi mangkrak, sebab bisa jadi ada pihak-pihak yang sudah mengeluarkan biaya.Sehingga perencanaan yang matang diperlukan agar jangan sampai ada pihak yang merasa dirugikan. 

"Dalam hal ini proyek kereta api Kalimantan merupakan contoh proyek yang mangkrak akibat kurang matangnya perencanaan," tegasnya.

Ia menambahkan  FPKS melihat gelagat yang sama pada proyek IKN, sehingga FPKS memperingatkan Pemerintah jangan sampai proyek IKN yang sama-sama berlokasi di Kaltim juga menjadi mangkrak karena perencanaan yang kurang matang karena proyek IKN ini terkesan sangat tergesa-gesa," Suryadi mengungkapkan. (johara)