JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak ada undang-undang yang melarang warga negara pegi ke luar negeri, termasuk untuk menjalankan ibadah umrah.
"Kalau orang itu sudah mendapatkan visa kecuali kalau yang bersangkutan terkena masalah hukum," terang Gus Yaqut panggilan akrab menteri agama di Jakarta, Senin (17/1/2022).
"Jadi kalau sudah mendapat visa, dia berhak ke luar negeri. Tapi pemerintah berhak melakukan pengaturan, karena itu keberangkatan jemaah umrah tetap berjalan," tutur Gus Yaqut.
Gus Yaqut menegaskan bahwa pemberangkatan jemaah umrah asal Indonesia tidak akan dihentikan. Ia juga memastikan bahwa proses keberangkatan jemaah umrah akan tetap menerapkan skema kebijakan satu pintu atau one gate policy (OGP).
"Tidak ada pemberhentian umrah. Saya juga sudah meminta kepada Pak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah agar keberangkatan jemaah tetap menerapkan one gate policy,” tegas Gus Yaqut.
Ia menambahkan one gate policy tetap diberlakukan. "Jangan kemudian di masing-masing daerah bisa terbang sendiri-sendiri,” sambungnya.
Menurut dia, penerapan one gate policy adalah bagian dari pengaturan yang diberlakukan pemerintah. Ia mengakui awalnya ada usulan untuk mencabut pengaturan one gate policy.
"Namun, setelah proses evaluasi, apalagi ada kasus tim advance penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terkena Omicron, diputuskan kebijakan satu pintu tetap diberlakukan," utara Gus Yaqut.
Jemaah umrah Indonesia diberangkatkan kali pertama pada pada 8 Januari 2022. Sampai dengan keberangkatan pada 15 Januari 2022, total ada 1.731 jemaah umrah yang sudah berangkat ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, ada 400 jemaah yang akan kembali ke Tanah Air.
"Kita sudah melakukan evaluasi terhadap tim advance yang pulang dari Saudi. Evaluasi akan dilakukan lebih komprehensif seiring kepulangan jemaah umrah yang pertama,” tutur Menag.
Terkait kemungkinan asrama haji Pondok Gede menjadi tempat karantina kepulangan jemaah umrah, Menag mengaku masih belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Pencegahan Penyebaran Covid-19. Meski demikian, proses komunikasi terus dilakukan.
.jpg)
