ADVERTISEMENT

Tagar Boikot JNE Bergema di Twitter Gegara Dianggap Ada Unsur Diskriminatif, Manajemen: Tindakan Ini di Luar Kesadaran Saya!

Rabu, 8 Desember 2021 12:01 WIB

Share
Viral Adanya Tagar #BoikotJNE di Twitter (Foto: Twitter)
Viral Adanya Tagar #BoikotJNE di Twitter (Foto: Twitter)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Viral di media sosial adanya tagar boikot pada salah satu jasa pengiriman barang yaitu JNE di platform Twitter pada Selasa, (7/12/2021).

Hal ini dipicu lantaran pihak JNE Express, yang mensyaratkan pelamar wajib beragama Islam. Sebagian besar warganet menilai lowongan kerja tersebut diskriminatif.

Hal tersebut terpampang di dalam pamflet online, dimana dalam pamflet online tersebut tertulis bahwa kurir akan ditempatkan di wilayah Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Akan tetapi, setelah dicermati lagi ternyata lowongan kerja ini dibuat oleh CV Bangun Benua Lestari.

Menanggapi hal tersebut, CV Bangun Banua Lestari telah membuat surat permohonan maaf terkait dengan lowongan pekerjaan tersebut pada, Selasa (7/12/2021).

Alifia Shafira, pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pemberitahuan lowongan kerja tersebut menegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan proses rekrutmen tidak ada sangkut pautnya dengan JNE.

"Sehubungan dengan tindak kesalahan yang saya lakukan atas pemberitahuan lowongan kerja, yakni menyatakan unsur agama pada kriteria karyawan yang kami perlukan. Bersama ini saya sampaikan bahwa CV Bangun Banua Lestari menjalin kerja sama [mitra] JNE. Rekrutmen karyawan sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami dan tidak ada sangkut paut dengan JNE," tulisnya.

Dalam surat tersebut, Alifia juga tidak lupa menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Barito Timur, Kalimantan Tengah.

Pasalnya, pembukaan lowongan kerja tersebut ditujukan bagi kurir motor di wilayah Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur.

Alifia menjelaskan, ramainya komentar negatif warganet yang menilai lowongan kerja tersebut diskriminatif dikarenakan adanya miskomunikasi dan tidak adanya koordinasi dengan tim terkait maupun tim JNE pusat.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT