Pantaskah MUI Bentuk Tentara Siber?

Oleh Tatang Suherman, Wartawan Poskota

PERTANYAAN itu belakangan ini menjadi polemik panas. Pro dan kontra mengenai niat Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta membentuk tentara siber tersebut saat ini sedang ramai diperbincangkan. 

Apalagi tujuan tentara siber itu tujuannya untuk menangkal hoaks yang menyerang Gubernur Anies Baswedan. “Perlawanan” terhadap niat MUI DKI tersebut bermunculan dari berbagai kalangan. Yang dipersoalkan adalah niat MUI itu tidak sejalan dengan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.

Sebagian masyarakat menganggap MUI memiliki misi terselubung terkait pembentukan tentara siber ini. Mereka menduga misi itu ada kaitannya dengan sukses Anies menuju Pilpres 2024.

Seperti diketahui awal mula rencana itu dicetuskan Ketum MUI DKI Jakarta, Munahar Muchtar. Terang-terangan dia menyebut bahwa tentara siber akan berada dibawah komando Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI Jakarta.

Tugas tentara MUI itu selain menangkal hoaks, juga akan membeberkan data prestasi Anies. Dalam praktiknya nanti, jika Anies ada yang menyudutkan maka tentara siber tersebut akan turun tangan.

Namun seperti kita ketahui, sebelum rencana tersebut terwujud, penolakan karena rasa keanehan, kejanggalan gencar disampaikan berbagai pihak. Yang paling getol nengkritik adalah kubu PDIP dan PSI. Kedua partai ini umumnya menyoal  tugas dan wewenang MUI yang menurut mereka menyimpang dari tugas dan tanggungjawab lembaga itu selama ini.

Terlepas dari kritik yang datang dari berbagai pihak, kita memang patut bertanya mengapa MUI DKI memaksakan diri membentuk tim siber. Bukankah Anies sudah memiliki tim siber yang mungkin lebih handal dan memiliki kemampuan lebih bagus dari tim yang bakal dibentuk MUI?

Lihat juga video “Headline Harian Poskota Edisi Sabtu 27 November 2021”. (youtube/poskota tv)

Agar pertanyaan dari berbagai pihak terjawab, ada baiknya pihak MUI memberikan penjelasan secara gamblang mengapa begitu ngotot membangun tentara siber. Tunjukan bahwa tujuan itu tidak menyimpang dari tugas MUI.

Kecurigaan sebagian orang yang menduga alasan pembentukan cyber army pembela Anies dan ulama itu tidak jujur harus ada penjelasannya. Jawaban ini yang sekarang ditunggu masyarakat. Jawaban bahwa tentara siber tidak terkait siklus politik 2024 dan masih sejalan dengan tugas MUI sangat ditunggu. (*)