Gus Muhaimin melanjutkan, PKB siap berada di belakang pemerintah untuk membantu.
"Soal gugatan WTO saya kira Indonesia, pemerintah tidak usah takut. Saya atasnama PKB tentu siap mendukung pak Jokowi, termasuk menghadapi gugatan WTO," tutur Gus Muhaimin.
Terhitung mulai 1 Januari 2020 bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% tidak lagi diperbolehkan untuk dieskpor.
Pemerintah beralasan latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini yang utama adalah terbatasnya ketahanan cadangan.
Lihat juga video “Ngambek dari Orang Tuanya, Anak 12 Tahun Lompat dari Jembatan Tol”. (youtube/poskota tv)
Dalam data Kementerian ESDM di akhir tahun 2019 cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 698 juta ton hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 7,3 tahun jika tidak ditemukan cadangan baru.
Cadangan terkira yang sebesar 2,8 miliar ton masih memerlukan peningkatan faktor pengubah seperti kemudahan akses, izin lingkungan dan keekonomian untuk meningkatkan cadangan teknis menjadi terbukti.
Sehingga, dapat memenuhi kebutuhan fasilitas pemurnian sekitar 42,67 tahun. (rizal)
.jpg)
