LAPORAN pengaduan aktris Nirina Zubir ke polisi atas kasus penipuan tanah milik orangtuanya cukup mengejutkan publik.
Apalagi, pengurusan atau peralihan objek-objek bidang di atas dilakukan oleh orang lain yang bukan pemilik, yaitu asisten rumah tangga (ART) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuat akta jual beli yang tidak sesuai kode etik dan ketentuan.
Belajar dari kasus ini, persoalan kepemilikan tanah jelas tak bisa disepelekan. Mengurus hukum hak tanah adalah wajib jika tak ingin timbul persoalan rumit di kemudian hari.
Itu sebabnya, Kepala Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kantah ATR/BPN) Kota Administrasi Jakarta Barat, Sri Pranoto, mewanti-wanti agar masyarakat lebih baik mengurus sendiri dokumen kepemilikan tanah pribadi.
"Mengurus sendiri kini lebih mudah dan cepat. Sistem pelayanan publik di kantor ATR/BPN Jakarta Barat sudah serbadigital. Jadi setiap tahapan pengurusan tanah terupdate ke ponsel warga," ujar Sri Pranoto saat berbincang dengan Poskota di ruang kerjanya, Selasa (23/11).
Dia menambahkan, dirinya sengaja mendahulukan kualitas pelayanan publik, mengingat sebagian besar warga Jakarta Barat tak punya waktu banyak untuk mengurus surat-surat tanah pribadi karena kesibukan.
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Barat, Sri Pranoto.
Sejak hampir setahun bertugas di Kantor Pertanahan ATR/BPN Jakarta Barat, salah satu langkah yang dilakukan adalah perubahan fisik dengan membuat sejumlah loket ruang pelayanan dan sistem digital pelayanan publik.
Pria yang akrab disapa Toto ini mengupayakan desain ruangan yang moderen, bersih, nyaman, dan ramah serta fasilitas pendukung seperti Pojok Laktasi dan pojok bermain balita.
Perubahan itu dimulai awal tahun 2021, di mana terdapat banyak loket dengan masing-masing pelayanan seperti Loket Khusus untuk pemohon tanpa kuasa, loket khusus pensiunan, hingga loket Lansia dan Disabilitas.
Disediakan pula loket khusus Informasi dan Pengaduan Masyarakat untuk mendapatkan informasi berkas layanan dan konsultasi dengan petugas.
Kemudian, loket Informasi Layanan Pertanahan dengan adanya monitor-monitor digital KIOS-K, Sentuh Tanahku dan Papan Digital, Loket Online dan Validasi untuk pelakasanaan layanan elektronik dan validasi data buku tanah dan bidang tanah, Loket Penyerahan dan adanya survey IKM.
