ADVERTISEMENT

Mahfud MD: Negara Hadir di Perbatasan Agar Para Pengganggu Ngeri dan Mundur

Rabu, 24 November 2021 11:22 WIB

Share
Menko Polhukam Mahfud MD saat di Natuna. (rizal)
Menko Polhukam Mahfud MD saat di Natuna. (rizal)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah memastikan akan terus hadir dan menjaga perbatasan wilayah  dan terus melakukan penguatan dari dalam terkait dengan adanya gangguan di laut Natuna atau laut Cina Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan, penguatan yang dimaksud, antara lain dengan memperkuat pertahanan di laut, darat dan udara, serta mengatur pemangku kepentingan kelautan dalam menangani gangguan yang muncul dari luar.

"Awal tahun 2020, ketika kapal- kapal China dengan sangat provokatif, kita datang kesini, Presiden kesini, Saya kesini, lalu kita katakan ini wilayah kita.  Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur...mundur…," ujar Menko Polhukam di atas Kapal KRI Semarang saat perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (23/11/2021).

Menurutnya, pemerintah telah mengidentifikasi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Di belahan barat, yaitu di Natuna, karena masuknya kapal kapal dan perahu asing, baik itu  yang berbendera, maupun yang gelap. 

Selain melakukan penguatan dari dalam, Pemerintah juga melakukan pengaturan kepada pemangku kepentingan di bidang kelautan.

"Stakehokder kelautan diatur sedemikian rupa, kalau menangani pencuri bagaimana, menangani kapal  mata mata bagaimana, menghadapi penyelundup, perkuatan didalamnya tinggal disinergikan," ujar Mahfud.

Selain memperkuat kekuatan pertahanan dan keamanan dari dalam, Mahfud menjelaskan bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pembangunan yang bersifat multi dimensi, yaitu dengan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

Ini menjadi bukti bahwa negara berkomitmen untuk mengelola kawasan perbatasan, terutama wilayah pulau-pulau kecil luar (PPKT) di Indonesia.

"Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu. Presiden mengatakan, misalnya, berapapun kita sediakan senjata, tentara, polisi disana, namun kalau dibidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara," jelas Mahfud.

Untuk itu, sesuai dengan pesan Presiden, penjagaan di perbatasan akan terus dilakukan dengan melakukan pengawasan dan juga patrol, selain itu juga akan dilakukan pembangunan dibidang ekonomi.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT