Fraksi Golkar: Interpelasi Formula E Sudah Gagal, Itu Sekedar Iseng-iseng Berhadiah Saja

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco sesumbar Interpelasi Formula E yang digulirkan 33 anggota dewan lainnya dari Fraksi PDIP dan PSI  telah gagal. Karena sudah tidak mungkin diteruskan  .

"Interpelasi sudah gagal total, sudah nggak mungkin bisa diteruskan. Itu sih iseng-iseng berhadiah saja," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Menurutnya, keyakinan kuat dirinya akan terselenggaranya event Internasional mobil listrik Formula E ini juga tersirat dari ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pembalap nasional, Sean Gelael saat meresmikan Sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Tetap berjalan sesuai, karena presiden juga ngomong Formula E akan jalan. Kalau tidak jalan maka akan jadi temuan malah," ujar Basri Baco.

Kepada anggota dewan lainnya yang merupakan  pengusung hak Interpelasi, Dia pun meminta untuk berpikir rasional. Terlebih, perhelatan tersebut baru akan diselenggarakan dan kalaupun ada pelanggaran akan dapat diusut nantinya. 

 "Jadi jangan belum jalan, belum laksanakan sudah kita gangguin. padahal tujuannya baik, bagaimana Formula E salah satu instrumen untuk kebangkitan ekonomi kita," pungkasnya. 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik juga optimis Formula E Dapat digelar sesuai jadwal pada 4 Juni 2022. Politisi Gerindra ini pun menilai, bahwa rencana Interpelasi sudah tidak relevan. 

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakpro serta Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta telah melakukan pembayaran biaya penyelenggaraan Formula E kepada FEO senilai 53 juta pound sterling atau setara Rp 983.310.000.000.

Perhelatan mobil listrik ini sempat menuai polemik di kalangan dewan. Mereka yang menolak karena menilai duit Rp 560 miliar hendaknya dipakai untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu, Anies keuhkeuh ingin menggelar Formula E karena dana Formula E sudah tercantum dalam APBD 2020, jauh sebelum adanya pandemi Covid-19. Hal ini sebagaimana Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020. (*)