Menurutnya, KKB dan orang papua adalah hal yang sangat berbeda.
KKB adalah oknum karena orang Papua adalah orang yang cinta damai dan tulus.
"Apapun yang sudah dilalui dan dinikmati di Papua adalah campur tangan dari Indonesia. Saya bangga Pak Jokowi meresmikan tonggak sejarah Jembatan Youtefa karena menghubungkan kawasan utama Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Dengan adanya jembatan tersebut transportasi menjadi mudah dan perekonomian lebih lancar. Saya bangga jadi orang papua dan bangga jadi orang Indonesia," jelasnya.
"Indonesia sangat sayang pada orang papua. Banyak sekali pintu-pintu yang dibuka seperti beasiswa. Mari Lakukan apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil mulai dari diri sendiri. Indonesia ibarat keluarga dan Jokowi adalah orang tua kita," ajaknya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua MPR, Dr. Jazilul Fawaid yang mengatakan bahwa Kebijakan pemerintah terhadap Papua sudah luar biasa meski perlu ditingkatkan dengan melakukan pendekatan yang dekat dengan kultur Papua.
“Harapan saya, pemberdayaan Papua harus dekat dengan kultur masyarakat Papua. Papua memiliki kultur dan asal usul yang unik dibanding suku-suku lain, keunikan ini mendapat pengakuan dunia internasional seperti noken. Karenanya tidak hanya pendekatan kultur Papua, namun perlu dilanjutkan dengan diplomasi terkait Papua di dunia internasional, karena Papua juga kaya sumber daya alam," terangnya.
"Diplomasi sangat penting karena seringkali Papua mendapatkan simpatik dari dunia internasional. Diplomasi terkait Papua juga harus disesuaikan untuk menepis kecemburuan dan anggapan adanya eksploitasi pusat terhadap daerah," ungkapnya yang menyempatkan mengikuti webinar Spirit of Papua: Indonesian Cultural and National Identity, meski sedang berada di titik O Sabang Aceh.
Menurutnya, Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan keamanan saja tetapi harus diselesaikan dengan pendekatan budaya.
Misalnya memaksimalkan peran pemuka agama seperti pastur untuk merangkul masyarakat di pedalaman.
“Orang Papua di desa-desa cenderung lebih menghormati pemuka agama daripada pejabat lokal setempat," ungkapnya.
Sedangkan Staf Khusus Wakil Presiden, Prof Dr. Masykuri Abdillah menekankan bahwa di Era Presiden Jokowi pendekatan terhadap Papua dilakukan dengan penekanan pada dialog dan affirmatif action, yang memberikan banyak kekhususan pada Papua.
Pada pelaksanaannya dana Otsus belum digunakan secara maksimal karena mekanisme kontrolnya belum cukup, karena itu, pada Otsus Jilid II ada pendampingan agar penggunaan dana Otsus lebih efektif.
