JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (DPN PKP) mengunjungi kantor PDI Perjuangan, Selasa (26/10). Kunjungan Pengurus DPN dipimpin Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien dan diterima langsung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
“Rekam jejak PDIP ini berkaitan dengan PNI yang pada tahun 1973 terjadi fusi. Kalau PKP kan berkaitan dengan purnawirawan TNI yang bersama-sama kita lihat rekam jejaknya dalam menegakkan Pancasila," kata Hasto.
"Kita ini satu saudara kebangsaan yang sama-sama berjuang demi tegaknya Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Kebhinekaan," tambah Hasto. Ia mengatakan Hendropriyono beberapa kali hadir jadi narasumber di acara PDIP.
Dengan suasana canda, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Djarot Saiful Hidayat mengomentari jaket yang digunakan delegasi PKP yang berwarna merah. Warna yang sama-sama melekat dengan PDIP.
"PDI Perjuangan dan PKP satu kekuatan nasionalis. Kekuatan Merah-Putih. Kita sama-sama berkomitmen melawan ideologi yang mau mengganti Pancasila. PDI Perjuangan siap bekerja sama. Pertemuan ini momentum memperkuat kerja sama kedua partai," kata Hasto.
Sementara Ketua Umum PKP Mayjen Mar (Purn) Yussuf Solichien menyampaikan bergembira bisa hadir dan berdialog di kantor PDIP.
"Kami berterima kasih diterima di markas PDIP. Dan ke depan bisa berkolaborasi meningkatkan demokrasi tidak hanya demokrasi tapi demokrasi Pancasila supaya cita-cita founding fathers bisa tercapai," kata Yussuf yang merupakan mantan komandan Denjaka.
"PKP sama dengan PDIP tetap mempunyai komitmen yang kuat menjadi garda terdepan dan benteng Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Menghadapi segala rongrongan ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, intoleransi, sifat-sifat yang diskriminatif, termasuk kelompok-kelompok yang ingin mengubah Pancasila," tuturnya.
Kedua partai membahas sejumlah isu aktual yaitu terkait ancaman ideologi yang ingin mengubah Pancasila, upaya kebhinekaan, penanganan Covid-19, hingga wacana Amandemen UUD 1945.
Menurut Yussuf, Indonesia adalah negara besar, negara maritim, dan negara kepulauan terbesar di dunia dengan penduduknya yang besar dengan segala permasalahannya, tidak mungkin dapat dikelola oleh hanya satu partai, dua partai atau tiga partai penguasa saja.
“Menghadapi persoalan bangsa yang sedemikian besar dan rumitnya, tidak ada pilihan lain bagi kita bangsa indonesia, kecuali seluruh komponen bangsa, partai politik, organisasi masyarakat, civil society dan semua lapisan masyarakat harus bersatu padu, bahu membahu, saling mendukung dan gotong royong dalam membangun bangsa yang besar ini,” bebernya.
Sambung dia, agar dicapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan ramalan price water cooper, bahwa indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar nomor 5 di dunia pada tahun 2030 dan nomor 4 di dunia pada tahun 2050.
Soal isu Amandemen UUD 1945, PKP menghendaki adanya kaji ulang UUD 1945, termasuk kajian yang mendalam tentang GBHN dan masa jabatan Presiden.
“Namun kami mengingatkan adanya adagium Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Inilah yang menyebabkan, sikap politik PKP yang mendukung pernyataan Presiden Jokowi untuk menolak jabatan Presiden lebih dari dua kali,” tegasnya. (*)
