.jpg)
Sementara itu, Kepala Bidang Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau (LKAM), Nurul Hidayat Nakhodo Rajo, mengatakan, pihaknya banyak menerima aduan soal sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat dan perusahaan yang ada di Pasaman Barat.
Ia meminta Presiden Jokowi menindak oknum-oknum penegak hukum dan birokrat yang diduga terlibat dalam sengkarut ini.
"Kalau Pak Jokowi mendengar, kami ingin ketemu, ingin ngadu langsung kepada beliau. Tolong Pak Jokowi dengarkan masyarkat yang ada di Pasaman Barat," ungkapnya.
Kalau belum ditindaklanjuti, tandas Nurul, mungkin akan turun masyarakat dari 11 nagari atau satu kabupaten untuk menemui Presiden Jokowi guna menyampaikan kondisi yang dialami. (adji)
