JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin ditangkap KPK Jumat lalu (15/10/2021), karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi merupakan anak Alex Noerdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).
Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra melihat fenomena ini sangat miris. "Hilangnya budaya kejujuran, dan sudah tidak ada sifat malu lagi untuk korupsi. Anak dan bapak di satu masa yang sama- sama pemimpin di daerahnya terjerat kasus korupsi," kata Azmi, Senin (18/10/2021).
Dosen fak. Hukum Univeritas Trisakti ini mengatakan, karakteristik praktik korupsi pimpinan daerah sebagai atasan dengan sengaja mengumpulkan pengusaha dan anak buahnya berstatus ASN merancang dan punya keinginan yang sama untuk korupsi. "Pelaku itu pemimpin daerah atau pemeras? Atau mereka ini adalah kumpulan penipu yang kena tipu?" ucap Azmi Syahputra.
Azmi menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Musi Banyuasin oleh Komisi Pemberanrasan Korupsi (KPK) ini menunjukkan, meski banyak pejabat kena OTT, namun tidak pernah menjadikannya pelajaran atau jerah.
"Malah seolah berlomba ingin ikut melakukan OTT. Seolah OTT jadi trend yang menggairahkan bagi Pejabat," ucapnya miris.
Padahal, lanjut Azmi, praktik minta fee dari proyek ini menunjukkan sifat pemimpin murahan, tidak ada integritas, minim keteladan pemimpin dan sekaligus masih menunjukkan sistem birokrasi yang buruk, curang, penyimpangan prosedur pun jadi modus pejabat menciptakan ladang korupsi.
"Komitmen fee yang ditetapkan dan mendapat uang yang besar nilainya inilah jadi candu. Membuat ketagihan sekaligus jalan mudah bagi pejabat yang punya kewenangan," katanya.
Para koruptor tersebut, beber Azmi, melakukan hal yang bertentangan dengan tujuan diberikan kewenangan kepada mereka. Dimana melalaikan tugas dan kewajiban.
"Maka hukuman yang setimpal bagi pejabat yang jual beli jabatan ini semestinya terapkan hukuman mati. Tidak bisa dibiarkan lagi praktik korupsi ini dalam bentuk apapun kalau bangsa ini mau maju dan membangun peradaban serta mewujudkan tujuan bangsa," tegasnya.
Karena, bebernya, mencermati sanksi selama ini yang dikenakan aparat penegak hukum bagi para koruptor berupa penjara atau denda maupun perampasan tidak membuat pelaku korupsi jera. Maka dosis sanksinya ditingkatkan menjadi hukuman mati bagi pelaku korupsi