JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menegaskan, bahwa akhir-akhir ini ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia tidak hanya bersifat militer.
"Ancaman juga dapat ditimbulkan oleh korporasi dan bisnis yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerjanya," tegas Wapres.
Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya secara virtual pada acara International Conference on law and justice (ICLJ) yang diselenggarakan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
"Sebagai contoh, pada tahun 2013 kita telah menyaksikan runtuhnya Gedung Rana Plaza di Bangladesh, gedung yang menampung lima pabrik garmen, menewaskan sekitar sedikitnya 1.132 orang dan melukai lebih dari 2.500 orang," papar Wapres.
Peristiwa ini, lanjut Wapres, menggambarkan pihak korporasi tidak memperhatikan keselamatan para pekerjanya dan tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan mereka.
"Hal ini menunjukkan perlunya kerangka kerja yang menjamin keselamatan para pekerja sesuai dengan semangat maqashid syariah," papar Ma'ruf Amin yang juga ketua umum Dewan Pertimbangan MUI.
Bagian lain, Wapres menjelaskan pada Maret 2018, pemerintah Indonesia menerbitkan Global Green Sukuk sebanyak 3 miliar dolar AS.
"Penerbitan tersebut menjadi green sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara. Global Green Sukuk ini pun menarik perhatian dengan mencapai kelebihan penawaran sebanyak 2,5 kali," tutur Wapres.
Selanjutnya pemerintah kembali menerbitkan Global Green Sukuk senilai total 2 miliar dolar AS pada Februari 2019 dengan kelebihan permintaan sebanyak 3,8 kali.
"Pada tahun 2020 pemerintah menerima penghargaan sebagai penerbit Sukuk Hijau (Green Sukuk) terbesar di dunia dari Climate Bonds Initiative. Dan ini merupakan penghargaan ke-12 bagi Indonesia dalam menerbitkan sukuk hijau, yang menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan upaya untuk membiayai proyek dan sektor ramah lingkungan yang dianggap berkelanjutan," Wapres menandaskan.
Ia menambahkan hasil dari penerbitan sukuk hijau ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek hijau pemerintah. Selain itu, untuk mendorong ekonomi berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan kapasitas internal setiap lembaga dan organisasi keuangan syariah. (johara)