Oleh Yulian Saputra, Wartawan Poskota
TAGAR ‘Jokowi Bohong Lagi’ menggema di media sosial Twitter hingga masuk daftar trending topik pada Selasa (12/10/2021) pagi.
Lewat tagar tersebut, warganet bahkan seolah berlomba-lomba mengungkit beberapa janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika kampanye dulu.
Bukan cuma janji kampanye, Jokowi juga dikritik soal utang negara yang semakin menumpuk dan perkataannya yang warganet nilai tidak sesuai kenyataan, salah satunya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Proyek sepur kilat itu sontak menjadi sasaran kritik publik Tanah Air menyusul terbitnya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung.
Aturan itu mengizinkan penggunaan APBN dalam pendanaan pembangunan kereta berkecepatan 350 kilometer per jam tersebut. Hal ini berbeda dengan pernyataan Jokowi pada awal pelaksanaan proyek bahwa tidak akan pernah menggunakan kocek negara untuk proyek tersebut.
Selain soal kereta cepat Jakarta-Bandung, kebijakan pemerintah terkait pengampunan pajak atau tax amnesty yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga menuai kritik.
Pasalnya, 2016 lalu, Jokowi menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah kebijakan sekali seumur hidup.
Sementara soal utang luar negeri (ULN), warganet mengungkitnya lantaran pemerintah tetap menambah utang untuk membiayai APBN.
Bank Indonesia mencatat ULN Indonesia pada Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Negara kita adalah negara demokrasi. Maka menjadi lumrah ketika kepala negara dan pemerintah mendapat kritikan dari masyarakat lantaran dianggap ingkar janji.
.jpg)
.jpg)
