Wah, Saksi Ahli dari Korea Sebut Ganja Mampu Melawan Rasa Sakit yang Parah, Tapi Tak Sembarang Pihak Bisa Berikan Resep

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Selasa (12/10/2021) hari ini.

Dalam uji materi tentang narkotika yang digelar di MK tersebut, agendanya  kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli dari pihak pemohon.

Salah satu perwakilan dari Korea Medical Cannabist Organization, Sung Seok Kang mengatakan, obat dengan kandungan psikotropika, khususnya ganja, digunakan untuk melawan sakit bagi seseorang yang sedang sakit parah.

Karena obat-obatan tersebut sulit diakses, maka tidak sembarangan organisasi bisa memberikan resep terhadap obat tersebut, termasuk ganja.

Ketiadaan akses untuk menggunakan ganja, menurut Sung Seok Kang, menjadi sebuah masalah yang terus didiskusikan. Di Korea, lanjut dia, ada regulasi aturan yang dipakai, yakni merujuk pada WHO dan Korea sendiri.

"Tetapi sekarang di Korea, orang-oramg yang membeli obat-obatan terlarang atau ganja bisa dianggap sebagai orang yang melanggar undang-undang," jelas dia yang diterjemahkan oleh penerjemah bahasa dalam sidang Uji Materi yang disiarkan secara virtual, Selasa (12/10/2021).

Untuk itu, Sung Seok Kang berpendapat jika seharusnya setiap negara  mengecek kembali penggunaan dari obat-obatan seperti ganja di dalam dunia medis. Karena itu, di Korea, untuk pertama kalinya pada 2018, Sung Seok Kang dkk melakukan usaha soal penggunaan ganja bagi keperluan medis.

"Kami tahun 2018 melakukan usaha dan karena itu kami lihat bahwa bukan hanya di korea, di negara lain pun perlu untuk melihat kembali penggunaan marijuana atau ganja dalam keperluan medis," tutup dia.

Adapun Pemohon uji materi penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a dan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 adalah Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Nafiah Murhayanti.

Selanjutnya Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat turut mengajukan hal yang sama.