CILEGON, POSKOTA.CO.ID - Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) milik Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon rusak terbengkalai. Alat navigasi yang dibeli seharga Rp711 juta pada Agustus 2018 itu kini kondisinya rusak tidak berfungsi.
Diperoleh keterangan, fasilitas keselamatan pelayaran tersebut dibeli saat Dishub Kota Cilegon dipimpin oleh Andi Afandi. Alat tersebut awalnya dipasang di perairan Cilegon, tepatnya di Kecamatan Ciwandan.
Kini alat tersebut berada di daratan, tepatnya di pesisir bekas pabrik PT Satya Raya Indah Woodbased Industries (SRIWI), Kecamatan Ciwandan.
Pelampung suar berwarna orange itu kini hanya sisa bagian bawah yang menyerupai tabung, sedangkan bagian atas yang menyerupai pemancar sudah hilang.
Berdasarkan data yang dihimpun dari website lpse.cilegon.go.id, pengadaan barang tersebut dilakukan pada Agustus 2018 dengan nilai pagu Rp740 juta dan nilai HPS Rp727.955.000. Kemudian, PT Artha Bangun Buana sebagai pihak ketiga menyanggupi pengadaan dengan nilai Rp711.260.000.
"Sudah lama ada disitu," ujar salah satu warga yang enggan menyebutkan namanya saat ditemui wartawan di sekitar lokasi, Kamis (7/10/2021).
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi mendorong Inspektorat Kota Cilegon untuk mengaudit proses pengadaan alat tersebut.
"Anggaran yang digunakan tidak sedikit, baru beberapa tahun sudah rusak total seperti itu," ujar Faturohmi.
Menurutnya audit perlu dilakukan guna memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam proses pengadaan alat tersebut.
Faturohmi sendiri menyayangkan alat tersebut tidak dioptimalkan dengan baik. Terlebih besar anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membeli alat tersebut.
"Kami minta agar Dishub segera menjelaskan kenapa alat tersebut sampai terbengkalai dan tidak dirawat dengan baik, ini jelas kita sayangkan," ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala Inspektorat Kota Cilegon Didin S Maulana menjelaskan, pihaknya akan melakukan klarifikasi ke Dishub Kota Cilegon. Rencananya hal tersebut akan dilakukan Senin mendatang.
"Kita akan klarifikasi terkait pengadaan alat navigasi ini, karena di tahun 2018, saya masih di Sekretaris Kominfo," ujarnya.
Didin pun mengaku akan membuka berkas-berkas lama untuk mendalami persoalan tersebut. "Bentuk apapun laporan dari masyarakat perlu kita tindaklanjuti, itu sudah menjadi tugas kita," ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini dibuat, pihak Dishub Kota Cilegon belum berhasil dikonfirmasi. (*)