JAKARTA,POSKOTA.CO.ID - Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, menyebutkan penjelasan yang menjadi polemik penyelenggaraan Formula E yang dikeluarkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) dapat dipertanggungjawabkan.
"Itu resmi dari Pemprov melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah), dan selama ini informasi seperti itu tidak harus ditanda tangan ," ujarnya di Balaikota, Kamis (30/9/2021) malam.
Menurut Ariza, penjelasan tersebut memang sengaja dibuat untuk menjawab desas-desus di luaran terkait pembiayaan fantastis penyelenggaraan Formula E yang didebatkan belakangan ini.
"Pertanyaan pertanyaan itu kan harus dijawab, dari pada dijawab orang per orang lebih baik dijawab resmi oleh PPID. Sehingga disitu dapat dengan jelas informasinya, sampai Rp2,3 triliun itu kan tidak benar," ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, adanya kesimpangsiuran informasi terkait Formula E perlu diluruskan sehingga beritanya menjadi jelas, dapat dipertanggung jawabkan dan tidak membingungkan publik.
"Jadi ini tugas kita bersama untuk memberikan informasi yang baik , yang benar. Karena tugas kita bersama memberikan informasi yang baik jangan sampai nanti jadi hoax kedepan," bebernya.
Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI melalui Dinas Kominfotik memberikan penjelasan terkait data dan fakta penyelenggaraan Formula E.
Berjudul Katanya vs Faktanya Formula E, sedikitnya ada 12 point yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak dan dijawab Pemprov DKI.
Sebelumnya, polemik penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E yang akan digelar Gubernur DKI Anies Baswedan di Jakarta pada Juli 2022 mendatang akan terus bergulir.
Banyak pihak mengecam rencana Anies yang tetap ngotot menyelenggarakan Formula E. Bahkan dewan legislatif menyebut Anies hanya menghambur-hamburkan dana APBD yang bersumber dari uang rakyat.
Anies juga disebut tidak mengindahkan laporan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).
Menanggapi polemik terkait Formula E yang terus berlanjut, ditambah adanya temuan BPK yang bisa disalahartikan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) buka suara.
Dari penjelasan digital berjudul Katanya vs Faktanya Formula E yang diterima wartawan, sedikitnya ada 12 point yang selama ini menjadi pertanyaan banyak pihak dan kemudian dijawab Pemprov DKI.
Pertama, Formula E katanya merupakan pemborosan ABPD, namun faktanya bahwa hampir setiap event dunia membutuhkan dana dari pemerintah, termasuk Asean Games 2018 dan Motor GP Mandalika Maret 2022.
"Katanya juga komitmen fee Rp2,3 T dan biaya pelaksanaan Rp4,4 T, faktanya komitmen fee adalah Rp560 miliar (bukan hanya tahun pertama tapi untuk semua tahun penyelenggaraan). Tidak ada tambahan biaya dari APBD untuk pelaksanaan Formula E, baik untuk 2022, 2023 dan 2025", tulis keterangan yang dikutip, Jumat (1/10/2021).
Dijelaskan juga, yang katanya besaran komitmen fee Formula E Jakarta lebih tinggi dibanding kota lain di dunia, faktanya perbandingan komitmen fee antar kota tidak bisa dilakukan secara apple to apple.
Beberapa kota menanggung hampir seluruh penyelenggaraan, sedangkan disebagian kota lain FOE banyak meng cover biaya.
"Nilai komitmen fee masing masing kota/ negara berbeda dipengaruhi oleh (1) apa saja yang di cover FOE ,(2) jarak lokasi dengan kota penyelenggaraan jauh, (3) kapan kota tersebut menjadi tuan rumah, semakin akhir semakin tinggi komitmen fee," jelasnya kembali.
Fakta lainnya juga biaya penyelenggaraan Formula E di Jakarta lebih tinggi, adalah (1) FOE mengcover biaya broadcasting dan penyiaran live di 150 negara, akomodasi ribuan official selama sekitar 1 bulan. (2) Biaya geografis negara Indonesia membuat biaya logistik harus dikeluarkan lebih tinggi dibanding Eropa dan Amerika. (deny)
