Memperingati HUT ke-61 BPN, Walikota Depok Membagikan Sertifikat ke Sejumlah Lembaga Pemerintahan Hingga Perorangan

Jumat 24 Sep 2021, 15:50 WIB
Walikota Depok M. Idris memimpin upacara dalam rangka memperingati HUT BPN ke 61 di BPN Kota Depok. (Foto: Angga) 

Walikota Depok M. Idris memimpin upacara dalam rangka memperingati HUT BPN ke 61 di BPN Kota Depok. (Foto: Angga) 


DEPOK, POSKOTA.CO.ID -  Dalam rangka memperingati HUT ke-61 Badan Pertanahan Nasional (BPN), Wali Kota Depok M Idris melakukan penyerahan sertifikat ke lembaga pemerintah, wakaf, hingga perorangan.

Wali Kota Idris  memberikan pidato dalam acara upacara di kantor halaman utama BPN Depok di kawasan Perumahan Grand Depok City, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

"Acara istimewa ini HUT ke-61 BPN, kita juga melakukan  penyerahan sertifikat kepada berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah, lembaga Badan Sandi Negara, PLN, wakaf dan perorangan di setiap kelurahan/ proses pendaftaran tanah untuk pertama kali (PTSL)," ujarnya didampingi Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kota Depok, Ery Juliani di lapangan upacara BPN Kota Depok, Jumat (24/9/2021) pagi.

Idris memaparkan terkait mengenai lahan tidur (tanah terbengkalai) di Kota Depok, dapat menjadi perhatian untuk dibuat semacam sistem dan aturan ketentuan dari BPN Pusat.

Tentunya akan menjadi dasar bagi kami untuk melakukan tindakan meminimalisir penyalahgunaan hak atas tanah.

"Lahan tidur di kota Depok masih dalam rekapitulasi, BPN pusat telah menginstruksikan kepada BPN daerah untuk melakukan rekapitulasi, infentarisasi dan setelah itu akan di turunkan kerjasama dengan pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu Ketua BPN kota Depok, Ery Juliani Pasoreh memaparkan terdapat 40 sertifikat yang dibagikan pada hari ini.

"40 sertifikat dibagikan paling banyak kepada Pemkot Depok, lalu kelembaga PLN, wakaf, Badan Sandi Negara dan perwakilan PTSL, terdapat 6 kelurahan dan selanjutnya masih ada 4 ribu sertifikat yang dibagikan kepada PTSL," ungkapnya.

Targetnya 40 ribu untuk sertifikat hak tanggungan (SHT), dan 33 ribu untuk peta bidang tanah," tambahnya.

Ery menjelaskan PTSL sudah berjalan hampir 50% dari target sertifikat atas tanah yang berjumlah 4 ribu, dan untuk 33 ribu pengukuran tanah sudah berjalan 100%, dan layanan online untuk mengurus sertifikat sudah di lakukan selama pandemi.

"Pengadaan tanah desari masih on proses targetnya sampai tahun 2024, ini adalah target strategis dari BPN," tuturnya.

Selain itu Ery menyebutkan saat ini masih dilakukan proses penyelesaian terhadap tunggakan 5 tahun ke belakang, kedepannya akan di uji coba mengedukasi masyarakat  menggunakan layanan online,

"Pemohon yang datang ke kantor sudah dapat diidentifikasi, yang pertama pemohon yang sudah berjanji ingin mengantar berkas, yang kedua untuk membayar SPS bagi semua jenis layanan dan yang ketiga mengambil berkas yang sudah selesai dan yang keempat mananyakan informasi layanan BPN dan yang terakhir untuk menanyakan perkembangan PTSL dan pengadaan tanah," tutupnya. (Angga/PKL02) 

Berita Terkait
News Update