JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam instastory di Instagram mengunggah foto-foto kegiatan alat berat milik Dinas Sumber Daya Air (SDA), yang tengah melakukan pengerukan lumpur di sejumlah wilayah.
Dalam memasuki musim penghujan, Jakarta bersiap-siap mengantisipasi banjir. Oleh karena itu, Pemprov DKI melalui Dinas SDA terus melakukan pengerukan atau pengurasan saluran, kali, hingga waduk.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak perlu membanggakan diri dalam memamerkan alat berat di media sosialnya, yang diperlukan masyarakat Jakarta adalah kerja nyata dan tepat sasaran.
"Tak perlu memamerkan alat berat, yang terpenting adalah realisasi kinerjanya. Masyarakat lebih melihat dari output-nya dibandingkan drama-drama atau pencitraan di media sosial," ujar Kenneth dalam keterangannya, Rabu (22/9/2021).
Menurut pria yang akrab disapa Kent itu, penanganan banjir akan bisa diatasi jika seluruh stakeholder bekerja dengan serius, cepat, tepat sasaran dan bertanggung jawab. Pasalnya, hingga saat ini penanganan banjir tidak pernah terselesaikan dengan baik.
"Kalau memang dikerjakan dengan kerja keras, serius dan bertanggung jawab, saya rasa sedikit banyak permasalahan banjir ini bisa segera selesai," tuturnya.
Kent menegaskan, pengerukan kali dan waduk harus betul-betul dikerjakan secara disiplin dan amanah. Namun, faktanya, seringkali dia menemukan alat-alat berat untuk pekerjaan pengerukan kali, hanya terparkir di pinggir kali atau waduk saja.
"Operator yang saya jumpai, kebanyakan bermalas-malasan, pas melihat saya, baru mereka panik dan memulai pekerjaannya kembali. Kalau seperti ini realitanya, berarti pengawasan dari kasatpelnya sangat kurang dan tidak maksimal serta sumber daya manusia yang ditunjuk sebagai operator alat berat ini, kurang amanah dan bertanggung jawab," tuturnya.
Kent juga mengaku mendapatkan laporan, jika Pemprov DKI Jakarta kekurangan alat berat untuk melakukan pengerukan lumpur di sungai hingga waduk. Hal itu berdasarkan keterangan dari Unit Pengelola Teknis Peralatan dan Perbekalan (UPT Alkal) Dinas Sumber Daya Air DKI.
"UPT Alkal mengakui bahwa mereka kekurangan alat berat. Mereka tidak bisa mengadakan pembelian alat berat, dikarenakan DKI Jakarta defisit dari segi keuangan," ungkapnya.
Karena itu, Kent mengingatkan, hal-hal prioritas seperti itu harus benar-benar mendapatkan perhatian serius dari Anies. Ia pun kembali menyinggung soal pagelaran balap listrik Formula E yang menurutnya tidak tepat dipaksakan di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.
"Karena itulah, saya berharap uang commitment fee dan bank garansi yang jumlahnya hampir Rp1 triliun itu bisa dikembalikan ke kas daerah untuk digunakan ke program yang lebih penting dan prioritas," tutur Kent.
Menurut Kent, permasalahan banjir di Ibu Kota tak pernah kunjung selesai. Masyarakat setiap tahunnya harus merasakan dampak dari bencana banjir ini, akibatnya bisa berpengaruh kepada perekonomian warga hingga munculnya penyakit menular.
"Bayangkan saja, jika banjir kembali melanda Ibukota, ekonomi akan lumpuh dan pasti akan berdampak negatif terhadap semua sektor kehidupan, belum lagi penyakit-penyakit yang akan timbul karena dampak banjir ini. Apakah Gubernur Anies yang terhormat memikirkan hal tersebut?" ketus Kent.
Sebagai Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, sambung Kent, dirinya akan terus melakukan kontroling terhadap kinerja operator-operator alat berat yang melakukan kegiatan pengerukan lumpur ini, apalagi berdasarkan data BMKG sebentar lagi akan memasuki musim penghujan serta cuaca ekstrem yang melanda Indonesia, khususnya DKI Jakarta.
"Jangan sampai volume lumpur yang di kali dan di waduk yang kita ketahui sekarang ini sudah sangat tebal hingga bisa menyebabkan kali atau waduk ini tidak bisa menampung volume air curah hujan, sehingga bisa mengakibatkan air meluap ke jalan dan kembali mengakibatkan banjir parah, dan jika saya kembali menemukan operator alat berat yang malas-malasan, maka saya minta agar segera harus di evaluasi kinerjanya," beber Kent.
Oleh karena itu, sambung Kent, dalam hal pengawasan penanganan banjir di Jakarta ini harus dilakukan secara serius, agar masyarakat menjadi bisa tenang dan nyaman pada saat hujan lebat turun, terutama di wilayah-wilayah yang sering terkena banjir.
"Harus ada kontroling yang serius dari penanggung jawab program pengerukan lumpur ini. Operator alat berat pengerukan lumpur adalah salah satu ujung tombak dalam penanganan banjir ini," pungkasnya.
Tonton juga video 'Demo Tolak Formula E di Depan Gedung DPRD DKI Jakarta Berlangsung Ricuh'. (youtube/poskota tv)
Sebelumnya, memasuki musim penghujan, Pemprov DKI terus menggencarkan upaya preventif untuk meminimalisir genangan air. Salah satunya melakukan kegiatan pengerukan atau pengurasan saluran/ kali/ waduk melalui kegiatan Gerebek Lumpur di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Sehingga saat hujan, kali dan waduk dapat menampung debit air yang meningkat dan air akan mengalir lancar dan mencegah banjir. Pelaksanaan pengerukan waduk dilakukan di beberapa wilayah di Jakarta. Salah satu wilayah Gerebek Lumpur adalah pengerukan lumpur Waduk Ria-Rio oleh Sudin SDA Jakarta Timur.
Kegiatan tersebut guna memperbesar kapasitas tampungan air Waduk Ria-Rio. Kegiatan ini untuk memperlebar dan memperdalam waduk guna meningkatkan tampung air sehingga tidak meluap dan menggenangi wilayah di sekitar aliran air. Diketahui, Kegiatan tersebut mengerahkan 5 unit alat berat. Selain itu, rencana pengerukan dengan luas 69.212 m2. (*/ys)