Oleh Budi Setiawan, Wartawan Poskota
HARTA kekayaan pejabat meningkat? Publik pun tersentak. Apalagi dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), puluhan pejabat bahkan sejumlah menteri masuk dalam daftar.
Dalam satu tahun, harta kekayaan sejumlah menteri tersebut disebut-sebut meningkat miliaran rupiah.
Bertambah atau berkurangnya harta kekayaan sebenarnya hal yang biasa.
Masalahnya, meningkatnya harta kekayaan terjadi ditengah negara menghadapi pandemi Covid-19.
Kondisi ekonomi memburuk. Inilah yang menimbulkan pertanyaan publik.
Kita sependapat dengan yang dikatakan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, Minggu (12/9/2021).
Ia menilai hal yang wajar, jika meningkatnya harta kekayaan, karena memiliki bisnis lain di luar pekerjaannya sebagai pejabat negara.
Namun yang menjadi pertanyaan. Bisnis apa yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun.
Di masa pandemi, ekonomi tengah memburuk. Semua harga berbagai komoditas turun. Kecuali peralatan sektor kesehatan.
Dengan begitu bisa dikatakan meningkatnya harta kekayaan pejabat merupakan fenomena yang bisa dibaca sebagai persoalan etika politik.
Mestinya pejabat negara menghindari perilaku mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat. Pejabat negara adalah pelayan publik bukan pengusaha.
Untuk menghindari prasangka yang tidak-tidak di tengah masyarakat dibutuhkan transparansi dari semua pihak.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya cepat merespon persepsi yang muncul tersebut agar tidak menimbulkan fitnah.
Apalagi mereka sebagai pejabat negara dengan sadar melaporkan harta kekayaannya. Ini harus dihargai.
Harta kekayaan yang dilaporkan tersebut seharusnya langsung disikapi pro aktif oleh KPK.
Apalagi pejabat bersangkutan belum lama menjabat. Selusuri lebih jauh untuk mengetahui asalusul meningkatnya harta kekayaan pejabat negara bersangkutan. Bukan hanya disimpan.
Beberkan agar publik tahu dengan jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan atau prasangka negatif.
Syukur kalau pejabat negara bersangkutan memiliki inisiatif melakukan klarifikasi terhadap meningkatnya harta kekayaan yang dimilikinya.
Agar masalah meningkatnya harta kekayaan pejabat ini clear dari kecurigaan dan tudingan negatif, KPK tetap harus pro aktif dan menjelaskan secara terbuka dan transparan kepada publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.
Ingat fitnah lebih kejam dari pembunuhan. **