JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Ahli filsuf Rocky Gerung ikut menanggapi soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021 lalu.
Menurutnya dengan adanya aturuan itu justru memperjelas bahwa saat ini Jokowi merasa khawatir sehingga harus diberikan rambu lebih awal.
Bahkan menurut Rocky bukan tidak mungkin kebijakan tersebut sebagai tanda untuk mengantisipasi pemilihan presiden akan dipercepat.
Mantan Dosen Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan bahwa seseorang dianggap bekerja sebagai PNS apabila mereka masih berada di kantor selama melayani publik 8 jam.
Lebih dari itu seorang PNS tidak perlu diberikan aturan lagi dan dipersilakan untuk mengeluarkan aspirasi pilihan politiknya.
Rocky Gerung juga mengatakam seharusnya Jokowi tidak perlu takut sampai memberikan aturuan tambahan kepada PNS.
Pada dasarnya Rocky mengetahui bahwa PNS secara teoritis semuanya akan berpihak kepada pemerintah.
Apabila PNS terlalu banyak aturan justru akan dicari alasan apapun untuk bisa terbukti salah.
Rocky Gerung justru menilai bahwa aturan yang diteken oleh Presiden Jokowi harusnya dibuat untuk buzzer karena akan percuma saja diterapkan kepada kalangan PNS.
“Jadi percuma sebenernya aturan itu, mungkin lebih baik bikin PP agar supaya buzzer itu netral dalam politik, nah itu lebih berguna sebetulnya,” ucap Rocky Gerung sambil tertawa dikutip dari kanal YouTubenya pada Rabu (15/9/2021).
Pada dasarnya Rocky Gerung melihat bahwa setiap penyelenggara masyarakat harus netral karena berorientasi pada kemakmuran dan pelayanan.
“Jadi seharusnya begitu, bahkan Presiden harusnya netral juga karena dia pejabat negara kan, jadi soal-soal beginian yang bikin gangguan kita, sistem etis kita tuh harusnya ada semacam kesepakatan begitu jadi pejabat negara laporkan seluruh peluang dia untuk bersifat tidak adil,” imbuh Rocky.
“Misalnya dia harus laporan bahwa dia sebetulnya punya bisinis dengan seorang pejabat, partai politik itu lebih fair sebetulnya, bahwa dia masih terikat dengan tim sukses. Sebetulnya etikanya cukup itu yang ditegakkan,” tambahnya.
PP yang diteken Presiden Jokowi merupakan PP yang ngaco menurut Rocky Gerung dan dia beranggapan harusnya PP dibuat untuk buzzer dan juga Jokowi itu sendiri.
“Yang paling bagus tadi PP untuk minta buzzer supaya netral atau PP yang melarang Presiden melempar-lempar Bansis di dalam mobil, kalau mau ngasih bansos datang dan turun lalu diserahkan dengan tangan bukan melempar-lempar,” pungkas Rocky.
“Nantinya ada PP tata cara untuk memberikan bantuan sosial, kira-kira begitu,” sambungnya. (cr03)
