Jokowi 3 Periode? Pengamat Politik Beri Peringatan: Awas, Insiden 1998 Bisa Terulang Kembali!

Sabtu, 4 September 2021 19:11 WIB

Share
Presiden Joko Widodo. (foto: dok Istana)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pengamat Politik Adi Prayitno memprediksi bahwa apabila wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjabat yang ketiga periode benar terjadi maka bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

Menurut Adi, para kelompok elite juga harus mengetahui bahwa dengan memaksakan Presiden Jokowi menjadi 3 periode bisa menyebabkan terjadinya gerakan ekstra parlementer yang sama seperti pada tahun 1998 silam.

Terlebih di tahun 2024 mendatang akan adanya beberapa tokoh-tokoh kunci seperti Anies Baswedan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Hal tersebut diungkapkan oleh Adi Prayitno saat diundang ke kanal YouTube Karni Ilyas Club dalam sebuah video berjudul DEBAT PANAS DUA "MISIONARIS" ADI PRAYITNO : "JOKOWI TIGA PERIODE...BISA KALAH SAMA ANIES!" – KIC” yang diunggah pada Jumat (3/9/2021).

"Makannya hati-hati sebenarnya, dengan 3 periode Jokowi, karena ini akan memungkinkan begitu banyak calon alternatif yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya," kata Adi Prayitno.

Selain itu bisa saja jika Jokowi lanjut menjadi presiden selama 3 periode akan menimbulkan hal-hal fatal yang mengganggu kedamaian Indonesia itu sendiri.

"Akan ada resistensi dari kelompok-kelompok civil society yang belakangan agak mengendap, mural ini kan hanya awalan, bagaimana  kelompok-kelompok kritis itu secara perlahan sudah mulai bangkit," ungkap Adi Prayitno.

"Ditambah isu amandemen, ditambah isu memundurkan pemilu, soal jabatan presiden (Jokowi) 3 periode, saya kira suasananya saya khawatir seperti 98, bahwa gerakan ekstra parlementer 1998 akan menjadi bola besar yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh siapapun," pungkas Adi.

Nantinya menurut Adi bahwa yang menggerakan insiden itu berasal dari civil society yang berhasil mengkonsolidasikan politik diseluruh titik kekuatan.

"Jangankan (rezim Jokowi) yang saat ini, Orde Baru pun tumbang, karena dulu orde baru itu hampir 90 persen menguasai semua jejaring politik, partai dikendalikan, birokrasi dikendalikan, ekonomi dikendalikan, infra dan suprastruktur semua dikendalikan, tumbang oleh kekuatan civil society," tukasnya.

Halaman
1 2
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler