Politikus PKB: Isu Presiden 3 Periode Kerjaan Segelintir Elite Politik, Ide Amandemen jadi Bola Liar

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi II DPR dari PKB, Yanuar Prihatin mengatakan, adanya isu amandemen UUD 1945 untuk menguatkan kembali marwah MPR, justru menjadi bola liar.

Yanuar menegaskan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden, Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah pada 2024, dipastikan tidak akan berubah.

Namun dengan catatan selama tidak ada perubahan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Isu amandemen UUD 1945 akan membahas apa ya, jika hanya memasukkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), maka tidak ada hubungannya dengan jadwal pilpres, pileg dan pilkada," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amandemen’, bersama Anggota Komisi II DPR F-PKB, Yanuar Prihatin dan Pengamat Politik Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Yanuar mengatakan, tahapan pemilu yang tadinya berjalan selama 20 bulan, menjadi 25 bulan. Sehingga diputuskan bahwa pelaksanaan pilpres dan pileg akan dilaksanakan pada 21 Februari.

Sedangkan pilkada pada 27 November 2024. Kedua tanggal tersebut adalah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan. Yakni dengan mempertimbangkan sejumlah alasan.

"Termasuk menghindarkan irisan antara tahapan pilpres dan pileg dengan pilkada. Sehingga tidak ada penyempitan yang menyebabkan penumpukan beban kerja," katanya.

Menurut dia, munculnya isu liar tentang  jabatan presiden tiga periode merupakan kerjaan segelintir elit politik.

"Belum tentu semua fraksi sepakat amandemen UUD 45 yang mengulas tentang periodesasi jabatan presiden, dan mengundurkan Pemilu dari 2024 ke 2027," katanya. (rizal)