Terlebih melihat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tak berdaya diterjang badai tsunami Covid-19.
Kita setuju sebelum diterapkan pemerintah akan menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk melakukan verifikasi dan validasi secara reguler serta membangun sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subsidi.
Langkah ini untuk memastikan subsidi benar-benar diberikan pada masyarakat miskin dan rentan.
Ini perlu ketegasan dari pemerintah. Jangan sekadar lips service.
Selama ini aturan subsidi energi, terutama gas elpiji 3 Kg terkesan sumir dan ambigu.
Sehingga tak bisa disalahkan, jika warga golongan mampu ikut memakai gas elpiji 3 Kg.
Selama ada barang murah di pasar, siapa pun akan memburu. Kecuali aturannya jelas dan tak sumir.
Selain warga miskin, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberadaan usaha mikro seperti pedagang pinggir jalan.
Sebab bagaimana pun mereka juga penggerakan ekonomi.
Faktor lain yang harus juga diperhatikan, pemerintah harus terus berupaya memperluas pembangunana infrastruktur jaringan gas alam.
Jika hal ini dilakukan setidaknya subsidi energi akan berkurang dengan sendirinya.
Masyarakat kemungkinan lebih memilih memakai gas alam yang biayanya jauh lebih murah dibanding menggunakan gas elpiji. **
