JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota Komisi XI Anis Byarwati mengatakan, selama Covid-19 terjadi peningkatan angka kemiskinan, dimana jumlah pekerja yang menganggur karena Covid-19 menurut data BPS mencapai 2,56 juta jiwa.
Dari jumlah itu, sebanyak 0,76 juta jiwa bukan angkatan kerja yang berhenti bekerja karena Covid-19 sepanjang Februari hingga Agustus 2020.
Adapun tenaga kerja yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 mencapai 1,77 juta jiwa.
Sedangkan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 mencapai 24,03 juta jiwa.
Masih menurut data BPS, selama Agustus 2020, provinsi yang mengalami lonjakan tekstil dan produk tekstik (TPT) di atas lonjakan nasional adalah DKI (4,41%); Bali (4,06%); Kepri (2,84%); Banten (2,53%); Jabar (2,42%); Jateng (2,04%); dan Jatim (2,02%). Lonjakan TPT nasional mencapai 1,84%.
Anis juga menguraikan data BPS yang menegaskan bahwa selama Covid-19 berlangsung, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan.
"Persentase penduduk miskin pada September 2020 mencapai 10,19% naik dari 9,22% pada tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta jiwa pada September 2020 naik dari 25,14 juta pada September 2019," kata Anis, Jumat 27 Agustus 2021.
Penduduk miskin naik 2,41 juta jiwa sepanjang September 2019-September 2020. Data terbaru (Maret 2021) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 27,54 juta jiwa atau 10,14%.
"Penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 mencapai 15,51 juta jiwa atau 13,2%. Sedangkan di perkotaan sebesar 12,04 juta jiwa atau 7,88%. Data Maret 2021 menunjukkan kemiskinan di perdesaan mencapai 15,37 juta jiwa atau 13,1% sedangkan di perkotaan mencapai 12,18 juta jiwa atau 7,89%," ucap politisi PKS ini.
Dengan data yang mencerminkan keterpurukan ekonomi di atas, Anis menegaskan bahwa alokasi anggaran dalam APBN secara umum telah disediakan secara memadai.
Namun kinerja pemerintah belum optimal.
"Terbukti dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN Tahun 2020 yang sangat besar yaitu sejumlah Rp245,59 triliun. Jumlah ini menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2020 menjadi 388,12 triliun," tegasnya.
Padahal alokasi anggaran telah disediakan untuk perlindungan social sebesar Rp153,86 trilyun, Kesehatan Rp193,93 trilyun, insentif usaha Rp62,83 trilyun, dukungan UMKM dan korporasi Rp171,77 trilyun, dan untuk program prioritas sebesar Rp117,04 trilyun.
Anis menegaskan, bahwa menghadapi kondisi ekonomi yang sulit ini, nilai-nilai kebersamaan sangat penting terutama di masa pandemi. Ia menegaskan bahwa salah satu konsep yang cocok untuk diterapkan dalam masa pandemi adalah konsep ekonomi Islam.
"Nilai-nilai ekonomi Islam memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan ketenangan jiwa pada masa pandemi. Dengan keyakinan kepada kekuasaan dan hakikat kepemilikan Allah serta kompatibel untuk menentukan prioritas ekonomi," pungkasnya. (rizal)