JAKARTA, POSKOTA.CO.ID- Komisaris Utama (Komut) PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah hampir 3,5 tahun memimpin perusahaan daerah (BUMD) tersebut.
Posisi Komut PT Delta Djakarta langsung diisi DR.Roy Pakpahan, yang semula anggota komisaris mendapat penugasan resmi dari Pemprov DKI Jakarta sebagai Komisaris Utama.
Sedangkan yang menggantikan Roy Pakpahan sebagai anggota Komisaris yang mewakili Pemprov DKI Jakarta adalah Samuel Nitisaputra.
Sarman mendapat tugas baru di BUMN tepatnya menjadi Komisaris di PT.Pertamina Geothermal Energy.
"Pada RUPS tahun 2020 lalu, jabatan saya masih diperpanjang sampai dengan tahun 2023. Namun saya tidak dapat menyelesaikan masa bhakti ini karena saya mendapat tugas baru di BUMN tepatnya menjadi Komisaris di PT.Pertamina Geothermal Energy salah satu anak perusahaan PT.Pertamina (Persero)," jelasnya, Selasa (24/8/2021).
Pengunduran diri Sarman dari PT Delta Djakarta diyakini mengacu pada aturan di Pemprov DKI Jakarta bahwa Komisaris BUMD tidak boleh merangkap Komisaris di BUMN.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak Gubernur Anies Baswedan dan Pak Sandiaga S Uno Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan berkarya di lingkungan BUMD milik Pemprov DKI," kata Sarman Simanjorang.
Dia memastikan, PT Delta Djakarta sebagai salah satu usaha patungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kinerja mumpung. Bahkan, perusahaan ini dipastikan telah sesuai aturan korporasi dan regulasi lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
"Saya menilai bahwa PT.Delta Djakarta memiliki kinerja yang sangat baik karena dikelola oleh tim manajemen yang sangat professional dan sangat mumpuni," ucap Sarman Simanjorang.
Sejak masuk di PT Delta Djakarta per 25 April 2018, ungkap Sarman Simanjorang, kinerja perusahaan bir itu terus membaik.
Hal ini tercermin dalam RUPS PT Delta Djakarta tahun 2019, dividen yang disetor ke kas Pemda DKI naik sebesar Rp100,48 miliar atau meningkat 88,3% dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya 2018 sebesar Rp54,6 miliar. (*)