JAKARTA, POSKOTA.CO.ID--Tindakan pembubaran paksa vaksinasi massal di Terminal Remu, Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8/2021) menuai protes dari Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad M Ali, mendesak pihak kepolisian mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tindakan oknum Satpol PP Kota Sorong yang melarang kegiatan itu.
Padahal, lanjut Ali, kegiatan yang diinisiasi Partai NasDem itu untuk membantu pemerintah mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd community.
Ahmad Ali menilai sikap oknum petugas itu sangat arogan. Lebih jauh dirinya menekankan, Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksinasi.
“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang," kata Ahmad Ali.
"Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini,” tegasnya.
Politisi asal Sulawesi Tengah ini menegaskan, pihaknya akan terus mengawal program vaksinasi masal yang dilakukan Partai NasDem di berbagai daerah.
“Arogansi birokrat seperti yang terhadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi," katanya dalam siaran resminya, Sabtu kemarin.
Ahmad M Ali yang juga ketua Fraksi NasDem di DPR akan mengambil langkah lebih serius jika penyelamatan rakyat kota Sorong dan kota-kota lainnya dari bahaya covid 19 dihalangi.
“Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal," katanya.
"Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari covid 19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong,” ujarnya.
Seperti diketahui Satpol PP Kota Sorong, Sabtu (21/8) berusaha membubarkan vaksinasi massal yang digelar DPW Partai NasDem Provinsi Papua Barat di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat. Aksi Satpol PP ini menuai reaksi keras warga yang telah mengantre untuk mengikuti vaksinasi.
Kepala Satpol PP Kota Sorong, Daniel Jitmau awalnya berkeras bahwa semua lembaga di kota Sorong yang melakukan vaksinasi massal terlebih mengatasnamakan partai politik harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Pernyataan itu dibantah Ketua Nasdem Papua Barat Dominggus Mandacan yang saat ini menjabat sebagai Gubernur.
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan kampanye politik, tetapi misi kemanusiaan atas kepedulian membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi guna mendukung target Presiden Joko Widodo vaksinasi dua juta orang sehari. (trb)