MALAYSIA, POSKOTA.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin resmi mundur dari jabatannya, Senin (16/8/2021).
Hal itu ia lakukan karena dukungan mayoritas parlemen kepada dirinya diketahui sudah memudar.
Dikutip dari Reuters, Muhyiddin Yassin akan mengakhiri 17 bulan masa berkuasa penuh gejolak ketika Malaysia harus dihadapi dengan lonjakan Covid-19 dan pelemahan ekonomi.
Muhyiddin Yassin juga dituding berkhianat karena ia dinilai memutuskan pencabutan status darurat Covid-19 secara sepihak tanpa sepengetahuan Raja.
Anggota parlemen Rembau Khairy Jamaluddin dalam postingan Instagramnya juga mengkonfirmasi bahwa kabinet juga sudah mengajukan pengunduran diri pada Yang Dipertuan Agung Raja Malaysia.
Dilansir dari Malay Mail, anggota parlemen Sembrong, Datuk Seri Hishammuddin Hussein juga ikut menuliskan lewat Twitter.
Dalam unggahannya ia mengungkapkan, " Merupakan kehormatan dan hak istimewa melayani negara tercinta dan rakyatnya. Semoga Allah SWT memberkati kita semua." tulisnya.
Perlu diketahui, belakangan ini PM Muhyiddin memang mendapat banyak tekanan baik dari partai oposisi dan publik karena memburuknya kondisi kesehatan publik.
PM Muhyiddin dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah Covid-19 dengan angka kasus yang tidak juga menunjukan tren positif.
Selain tak dipercaya parlemen, PM Muhyiddin Yassin juga dituntut mundur oleh masyarakat Malaysia karena dinilai buruk dalam menangani pandemi Covid-19 di Negeri Jiran.
Dalam situasi yang tidak menentu ini masih belum dipastikan siapa yang akan mengantikan posisinya sebagai Perdana Menteri.
Ada sejumlah nama yang ditawarkan antara lain Datuk Seri Ismail Sabrii Yaakob yang usung oleh koalisi UMNO baru.
Mengutip Istana Raja Malaysia dalam sebuah pernyataan, Muhyiddin akan tetap menjadi PM 'caretaker' sementara ini sampai pemimpin baru ditunjuk. Hal ini diutarakan Istana dalam Facebook resmi.
"Susulan daripada peletakan jabatan ini, Seri Paduka Baginda telah berkenan supaya yang terhormat Tan Sri Mahiaddin bin Md Yassin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri (baru) dilantik," tulis pernyataan itu.
Istana menyebut, ini sesuai dengan aturan negara, hingga kini sosok kuat yang dikabarkan akan menggantikan Muh Sebelumnya sejumlah nama muncul di antaranya politisi Malaysia, Anwar Ibrahim. (cr09)