CILEGON, POSKOTA.CO.ID - Pengelolaan parkir di Pasar Kranggot oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon dihentikan sementara oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian.
Penghentian sementara itu dilakukan usai adanya pro kontra yang terjadi seiring dengan adanya kebijakan tersebut.
Sebelum mengeluarkan keputusan menghentikan sementara pengelolaan parkir, Helldy Agustian terlebih dahulu mengumpulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin, Kepala Dishub Uteng Dedi Apendi, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Safrudin, Kepala Dinas Satpol PP Juhadi M Syukur, dan Kepala Bagian Hukum Agung Setiabudi, di ruang rapat wali kota.
Helldy menjelaskan, berdasarkan keterangan dari Dishub Kota Cilegon, pelibatan pihak ketiga dalam mengelola parkir bertujuan agar pengelolaan bisa berjalan tertib dan profesional.
Karena selama ini banyak masyarakat mengeluh harus keluar biaya beberapa kali saat berada di dalam area pasar.
"Selama ini banyak mengeluh tempat ini Rp2 ribu, tempat ini Rp2ribu, jadi konsepnya biar sekali masuk sekali bayar, saya apresiasi konsep itu bagus," ujar Helldy.
Namun, menurut Helldy, sebelum konsep itu diterapkan, perlu ada kajian hukum lebih lanjut terlebih dahulu, serta ada sosialisasi.
"Kami ingin juga melihat nanti situasinya, kalau ini memang punya Disperindag harus ada peralihan barang milik daerah kepada Dishub terlebih dahulu. Nantinya kita juga akan melakukan mekanisme tender dengan harga yang tertinggi, sehingga PAD kita terangkat dengan adanya penyewaan lahan parkir dan pajak dari retribusi parkir ini," ujarnya.
Helldy menegaskan bahwa penyetopan pengelolaan parkir hanya bersifat sementara. Hal itu karena Pemerintah Kota Cilegon sedang fokus pada penanganan Covid-19.
"Jadi nanti kalau covid sudah mereda, ada tim yang akan melakukan kajian lebih lanjut dan lebih detail. Bahkan bukan cuma Kranggot. Semua potensi lahan parkir yang ada di Kota Cilegon akan kita data berapa banyak," ujarnya.
Mengenai target pendapatan dari parkir untuk kas daerah Kota Cilegon, Wali Kota yakin potensinya bisa mencapai Rp1,5 miliar dalam setahun.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Cilegon Uteng Dedi Afendi menjelaskan, penerapan parkir ini merupakan inisiatif jajaran Dishub untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.
Selain meningkatkan PAD, kebijakan itu pun menguntungkan masyarakat yang selama ini kerap mengunjungi pasar. "Bukan merugikan masyarakat, justru menguntungkan," ujar Uteng.
Dilanjutkan Uteng, selain pembayaran yang satu pintu, dengan sistem tersebut penataan parkir lebih rapih, dan bila nanti masyarakat belum sampai 10 menit berada di pasar tidak perlu membayar parkir. (kontributor banten/rahmat haryono)