LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Kabupaten Lebak meminta kepada Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan solusi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima (PKL) yang menjerit karena terdampak dari perpanjangan masa Penerapan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.
Ketua Komisariat Latansa Mashiro HMI MPO Cabang Lebak Muhamad Wahyu mengatakan, Pemerintah harus menjamin para pedagang maupun elemen masyarakat lainnya tidak ada yang mengalami kelaparan, lantaran kebijakan itu.
Masih dengan wahyu, perpanjangan PPKM ini sangat amat berat bagi kita semua, apalagi tidak ada solusi yang di keluarkan oleh Pemerintah.
Maka dari itu kami siap mengawal dan mendampingi setiap elemen masyarakat yang mau mengutarakan keluh kesahnya kepada Lemerintah.
Kami harap kedepannya rakyat lebih berani dalam bersuara, karena ini adalah hak setiap warga negara.
Wahyu berharap, Pemerintah sendiri dapat memberikan solusi pasti, ataupun melakukan pelonggaran terhadap penerapan PPKM Darurat itu.
"Pemerintah jangan berlaku egois hanya terpaku pada penanganan Covid-19 tetapi mereka juga harus melihat bahwa derita yang dialami rakyat kecil akibat kebijakan ini sama besarnya dengan bahaya oleh pandemi," tegas Muhamad Wahyu.
Sementara itu, Imam salah satu PKL di Rangkasbitung mengaku keberatan akan perpanjangan PPKM Darurat itu.
Bahkan, dirinya memasang bendera putih, sebagai tanda menyerah terhadap perpanjangan PPKM Darurat itu.
"Kami sangat keberatan jika PPKM Darurat ini diperpanjang, imbasnya sangat terasa apalagi mata pencaharian kami hanyalah dari berdagang, kami harus bayar lapak,kami harus memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu saja itu terasa sulit jika PPKM Darurat ini diperpanjang," katanya.