DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Antisipasi kekisruhan PPDB penerimaan siswa baru di Depok, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Dedi Supandi melakukan pengecekan ke sekolah-sekolah.
Sebagai bentuk antisipasi dengan meningkatkan teknologi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2021, sehingga tidak terjadi kekisruhan akibat server down saat input data seperti di Jakarta.
"Insyallah kita menjamin tidak akan down saat akan pendaftaran PPDB 2021. Kita sudah menaikkan teknologi PPDB pola Cloud Computing (Komputasi Awan)," ujarnya kepada wartawan saat meninjau PPDB di SMAN1 Depok, Jalan Raya Nusantara, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (11/6/2021) siang.
Mantan Plt Walikota Depok ini mengaku pihaknya sempat menerima laporan terkait keterlambatan dalam menginput data.
"Setelah kita turun langsung dan konfirmasi ternyata kendala jaringan ada pada peserta yang mendaftar, tidak dengan server PPDB," katanya.
Dedi menegaskan PPDB kali ini untuk memperhatikan dan memperjuangkan siswa miskin. "Penerimaan siswa baru bagi yang kurang mampu harus dapat terfasilitasi tetap bisa sekolah," ungkapnya.
Dedi berharap tidak ada seorang pun yang melanggar sistem sudah dibangun. Yang kita perjuangkan adalah yang miskin bisa bersekolah dan yang kedua jangan melanggar sistem.
"Karena ketua PPDB adalah Kepala Cabang Dinas (KCD) makanya kalau ada hal-hal tertentu, tadi saya sudah putuskan kan ke kepala sekolah lakukan rapat dengan sekolah kirimkan surat ke ke ketua PPDB. Saya sudah instruksikan ke KCD untuk segera memutuskan PPDB ini agar bisa segera berjalan,” lugasnya.
Sementara itu berdasarkan hasil evaluasi PPDB Depok, Dedi mengungkapkan ada ketimpangan jumlah sekolah negeri dan swasta.
"Dengan ada ketimpangan dalam jumlah sekolah negeri dan swasta ini sehingga kuota penerimaan atau terdampak dari minimnya jumlah sekolah negeri yang ada. Saat ini Depok hanya memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta sebanyak 133," tambahnya.
Sementara itu untuk kuota di Depok sendiri untuk negeri ada di sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota.
"Artinya ini memang antara jumlah kuota negeri dengan swasta lebih banyak swasta. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan,” paparnya.
Dedi menuturkan ada hal berbeda dalam PPDB tahun 2021. Dimana sekolah swasta juga masuk dalam bursa PPDB.
“Perbedaan tahun ini makanya saya masukkan swasta ini bagian dari pilihan dalam zonasi PPDB. Ada beberapa permasalahan yang tadi kita sudah lakukan evaluasi,” katanya.
Ditegaskan dia bahwa sekolah dimana pun sama saja sehingga tidak ada stigma sekolah favorit. Oleh karena itu pihaknya memasukkan sekolah swasta dalam zonasi PPDB.
Bagi orang-orang yang dikatakan miskin tapi dia terlempar di sekolah negeri dan harus sekolah swasta maka sudah disiapkan alokasi anggaran.
“Tambahan beasiswa swasta per individu dalam rangka membiayai warga miskin. Ada lagi kedua pembiayaan dari provinsi Jawa Barat bahwa tahun ini di Mei kemarin kita sudah mencairkan sekitar Rp 989 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)," katanya.
Jumlahnya per sekolah tergantung jumlah siswa, itu yang reguler umum, belum lagi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.
" Saya kira tidak ada lagi bahwa alasan seolah-olah ini negeri dan swasta," ujarnya. (*)