JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengkritisi penyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang mengizinkan uji coba sepeda balap (road bike) melintas di Jalan Sudirman-Thamrin, pada hari kerja Senin hingga Jumat dengan pengaturan waktu yakni dari pukul 05.00-06.30 WIB.
Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan itu bahkan menilai rencana uji coba tersebut ngawur dan tidak berdasar. Ia pun khawatir remcana tersebut bakal menimbulkan gesekan-gesekan antarpengguna jalan.
"Jangan membuat kebijakan yang ngawur tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelahnya, apakah sudah Anda pikirkan hak pengguna jalan yang lain dan apakah sepeda itu bayar pajak tiap tahunnya, sampai harus diperlakukan seistimewa ini? Analogi saya, Jika pesepeda diizinkan lewat Sudirman, Thamrin dan JLNT, seharusnya pemotor juga boleh dong? Ingat sepeda motor itu tiap tahun bayar pajak dan termasuk salah satu penyumbang PAD tertinggi," ujar Hardiyanto Kenneth dalam keterangannya, Kamis (3/6/2021).
Pria yang akrab disapa Kent itu pun menilai, Pemprov DKI Jakarta terlalu cepat memutuskan soal Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca dijadikan lintasan permanen untuk road bike pada saat akhir pekan.
"Saya menilai hal itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan, jika JLNT Casablanca sudah cocok untuk perlintasan road bike pada saat weekend," katanya.
Menurut Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu, seharusnya Dinas Perhubungan lebih teliti dan melihat secara komprehensif lagi terkait melintasnya road bike di jalur Kampung Melayu-Tanah Abang. Harus dikaji juga mengenai keselamatan para pesepeda dan juga pengendara yang lain.
"Sepeda pun semestinya tidak pas untuk melintas di JLNT, karena jalan layang itu ada batas kecepatan minimum, apakah sepeda bisa memenuhi batas minimum tersebut? jalan layang itu kan tinggi letak konturnya, dan kondisi angin pasti bertiup lebih kencang, harus di pikirkan fenomena seperti ini. Jikalau tiba tiba angin bertiup kencang, apakah bisa dikendalikan?," katanya lagi.
Kent pun khawatir jika pesepeda terlalu diistimewakan dalam hal ini melintas di Jalan Sudirman-Thamrin dan JLNT, pemotor akan melakukan protes dan akan meminta diperlakukan sama. Oleh karena itu, Kent meminta kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera mengevaluasi terkait kebijakan tersebut, jangan sampai anggaran puluhan miliar mubazir dalam pembuatan jalur sepeda.
"Saya khawatir pengendara motor juga akan protes. Harus dikedepankan asas keadilan dong? Jangan memberikan karpet merah kepada pesepeda. Saya berpikir bagaimana nasib jalan sepeda yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI, yang sudah menghabiskan uang rakyat sebesar Rp73 miliar? Seharusnya bisa memaksimalkan penggunaan Jalan sepeda yang sudah dibuat ini. Mubazir dong jalur sepedanya kalau jadi seperti ini, dan bagaimana pertanggung jawabannya terhadap rakyat atas penggunaan anggaran tersebut, yang tidak Jelas dan transparan, seharusnya ada audit terhadap proyek ini jika akhirnya jadi seperti ini," sambungnya.
Langgar Aturan Lalu Lintas
Kent melanjutkan, belakangan ini banyak sekali pesepeda yang melanggar aturan lalu lintas di DKI Jakarta dan arogan dalam menggunakan jalan, seperti melawan arus, lalu menguasai sebagian besar badan jalan di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, hingga mengganggu pengendara lain. Jika diistimewakan seperti ini, bisa lebih amburadul lagi nantinya.
