JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menilai ada sisi negatif dari pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di berbagai sektor kehidupan.
"Tidak hanya memberikan banyak manfaat bagi semua orang," tandas KH Ma'ruf Amin pada acara Musyawarah Nasional ke-VI Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Tahun 2021 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Sabtu (29/05/21).
"Ini membawa tantangan yang tidak ringan, seperti penyebaran konten negatif, kabar bohong (hoaks), penipuan, bahkan ajaran kekerasan dan terorisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Wapres.
Sebab itu, lanjut Wapres, diperlukan komitmen kebangsaan dalam menghasilkan langkah-langkah terobosan untuk menghadapi tantangan tersebut.
"Dalam konteks bangsa Indonesia yang majemuk: multi etnis, agama, bahasa dan budaya, tantangan kesenjangan informasi dapat berubah menjadi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan nasional, apabila tidak disikapi dengan tepat dan cepat," tegas KH Ma'ruf Amin.
Wapres menjelaskan tantangan yang akan dihadapi salah satunya adalah ketimpangan digital terkait dengan infrastruktur ICT dan kemampuan SDM dalam mengelola ICT itu sendiri bagi negara maju dengan negara yang tergolong belum mampu serta berbagai status sosial masyarakat di dalamnya.
"Bagi negara dan masyarakat yang mampu, mereka tidak menghadapi persoalan infrastruktur ICT seperti jangkauan dan kapasitas jaringan telekomunikasi serta kemampuan masyarakatnya untuk menciptakan program dan aplikasi digital, Ketimpangan inilah yang disebut sebagai digital divide yang tidak hanya terjadi antarnegara, tapi juga antarkelompok masyarakat dalam satu negara,” jelas Wapres.
Lebih lanjut Wapres menambahkan tantangan lainnya yang berpotensi muncul adalah derasnya aliran informasi terjadi secara cepat dan masif sehingga sulit untuk dilakukan filtrasi sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada.
"Aliran informasi yang begitu cepat dan bebas, nyaris tanpa batas, baik secara jarak geografis maupun konten atau isinya. Sebagai akibatnya, otoritas institusi-institusi negara, pemerintahan, pendidikan, maupun pranata dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat tidak dapat lagi melakukan pencegahan secara dini atau menyaring, apabila beredar suatu konten atau informasi yang tidak sesuai dan selaras dengan nilai-nilai sosial yang ada,” lanjut Wapres.
Hadir pada acara tersebut di antaranya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution, Ketua Dewan Ulama JBMI Syeikh H. Ali Akbar Marbun, Sekjen JBMI Arif Rahmansyah Marbun, para tokoh akademisi dan alim ulama, serta tokoh masyarakat di Sumatera Utara.
Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (johara)