Wapres Akui Pandemi Berdampak Peningkatan Kemiskinan Capai 10,19 Persen 

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengakui pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan angka kemiskinan.

"Pandemi Covid-19 juga telah mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan nasional, dari 9,78 persen pada bulan Maret 2020 menjadi 10,19 persen pada bulan September 2020," terang Wapres.

Itu disampaikan Wapres saat menjadi pembicara kunci dan membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) Ke-9 Forum Zakat dengan tema  "Menguatkan Komitmen Kolaborasi Pemberdayaan Masyarakat"  di Jakarta, Kamis (3/6/2021) sore.

Wapres menandaskan permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional, yang penanganannya membutuhkan waktu dan peran dari berbagai pihak.

"Kemiskinan tidak hanya mengenai persoalan ekonomi, namun juga melibatkan sektor lain seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain-lain, terang KH Ma'ruf Amin.

Wapres juga menyebutkan pandemi Covid-19 telah berlangsung lebih dari satu tahun. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berakibat pada penurunan kesehatan dan keselamatan jiwa, namun juga berakibat pada penurunan kesejahteraan dan bertambahnya angka kemiskinan.

"Selama Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sempat terpukul dan mengalami kontraksi sedalam minus 5,32 persen di tahun 2020, dan di awal tahun 2021 tren pembaikan ekonomi semakin meningkat walaupun masih bernilai minus, yaitu sebesar minus 0,74 persen," kata Wapres.

KH Ma'ruf Amin menegaskan kemiskinan juga menjadi Isu global. Negara-negara di dunia telah bersepakat menempatkan pengentasan kemiskinan menjadi target prioritas dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Presiden Jokowi juga telah mengamanatkan agar kemiskinan ekstrem di Indonesia (yaitu masyarakat dengan pendapatan kurang dari 1,9 dollar AS per hari) dapat diturunkan mencapai nol persen pada akhir 2024.

Terdapat dua strategi utama yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi.