JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya geber pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi di berbagai wilayah.
Fasilitas tersebut dibangun guna mendukung terciptanya kebiasaan hidup bersih. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum juga berakhir.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan dukungan ini diberikan salah satunya melalui program Padat Karya Tunai (PKT) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Pondok Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK).
Selain untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren atau LPK ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
“Program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
PENYERAPAN TENAGA KERJA
Adapun pada Tahun Anggaran (TA) 2021, akan dilaksanakan kegiatan pembangunan 6.000 unit bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Ditaksir melalui kegiatan ini akan menyerap 36.000 tenaga kerja.
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pondok Pesantren/LPK meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus atau toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp 200 juta.
“Untuk program sanitasi pondok pesantren sampai saat ini masih tahap penyesuaian desain dan RAB yang dilakukan oleh konsultan perencana dan penyediaan tenaga fasilitator lapangan. Kami targetkan konstruksi dapat dimulai menjelang Idulfitri,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI beberapa saat lalu.
Selain pembangunan sanitasi pondok pesantren atau LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Ditjen Cipta Karya. Total dana Rp3,8 triliun dianggarkan dengan target penyerapan 183.821 tenaga kerja.
Kegiatan tersebut meliputi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle (TPS3R), Sanitasi Perdesaan Padat Karya (Sanimas), SPAM Perdesaan Padat Karya (Pamsimas) dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya.
Sekedar informasi KOTAKU dilaksanakan di 2.099 lokasi dengan anggaran Rp976,6 miliar, PISEW dilaksanakan di 1.500 kecamatan dengan anggaran Rp900 miliar, TPS3R di 147 lokasi dengan anggaran Rp 90 miliar.
Kemudian Sanimas dilaksanakan di 5.510 lokasi dengan anggaran Rp713,73 miliar, Pamsimas di 4.525 desa dengan anggaran Rp 943 miliar dan kegiatan kontraktual dengan skema padat karya di 155 lokasi dengan anggaran Rp 224,9 miliar. (*)