JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta bersama sejumlah kepala daerah dan pemerintah pusat tengah membahas terkait pengendalian pergerakan penduduk di lintas wilayah soal aturan larangan mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.
"Seperti teman-teman ketahui, batas wilayah kota secara administratif ada, tapi pengendalian penduduk luar biasa intensif," ujar Gubernur Anies di Jakarta, Selasa (20/4/2021).
Karena itu, lanjut Anies, sekarang ini lagi dikoordinasikan secara bersama-sama yang nantinya akan muncul kebijakan yang terintegrasi satu wilayah dengan wilayah lain.
Sejauh ini, kata orang nomor satu di Jakarta tersebut, Pemprov DKI masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat ihwal kebijakan yang bakal diterapkan sebagai pengawasan pergerakan warga saat mudik lebaran.
"Setelah muncul detail nya nanti akan siapkan suportnya di Jakarta," urai Anies.
Pada intinya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menerangkan, Pemprov DKI mendukung penuh regulasi yang nantinya dibuat Pempus dalam pencegahan lonjakan kasus COVID-19.
Sebab, ucap Anies, pihaknya tak ingin adanya ledakan kasus corona seperti negara-negara dunia lain contohnya India yang kian parah. Berkaca pada hal tersebut pemerintah tak boleh mengendurkan penanganan penanggulangan COVID-19.
"Karena diluar Indonesia kita sudah menyaksikan ada lompatan (kasus COVID-19) yang sangat signifikan," paparnya.
Anies berharap, jangan sampai peristiwa lonjakan kasus COVID-19 terjadi di ibu kota. Jadi, dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk prioritaskan keselamatan dengan tidak abai menjalankan protokol kesehatan.
"Tahun ini adalah tahun ujian dan kita menghadapi wabah. Mari kita disiplin menjaga diri dan disiplin untuk mengurangi pergerakan termasuk pada saat musim lebaran ini," pungkasnya. (deny).