JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Presiden Joko Widodo menegaskan para kepala daerah harus sering terjun ke lapangan untuk melakukan kontrol dan pengecekan, dan jangan hanya menerima laporan saja.
"Saya meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan," terang Jokowi.
Itu disampaikan Kepala Negara dalam arahannya di Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Rabu sore (14/4/2021).
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Presiden juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil.
"Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat," terang Jokowi dari Istana Negara.
Karena itu, lanjut Jokowi, jangan sampai para kepala daerah ini hanya mengikuti prosedur yang ada. "Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta agar inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.
"Jadi harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi.
" Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan," paparnya.
Presiden pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.
"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja Aparatur, " Jokowi menegaskan. (johara)