“Kami sebagai entitas politik, apalagi parpol baru yang belum memiliki wakil di DPRD, kami tentu menghargai pendapat-pendapat yang berbeda.
Tetapi, kami bisa berkomunikasi secara informal dengan fraksi-fraksi karena mereka teman-teman kami juga,” ujar Sany.
Dalam kesempatan itu, Sany berharap pemerintah daerah membuat regulasi dan batasan-batasan terkait peredaran supaya tidak terjadi tumpang tindih dan adanya konflik kepentingan. Jangan sampai peredaran miras yang tidak terkendali berdampak negatif bagi warga Jakarta.
“Makanya kami mendukung penjualan saham, biarkanlah urusan produksi dan distribusi itu oleh publik, tetapi regulasi dan penegakkan aturan itu peran pemerintah,” ungkap Sany.
Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menolak keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjual saham daerah di PT Delta Djakarta. Politikus PDI
Perjuangan itu, kemudian menyarankan Anies agar menggunakan hak diskresinya untuk menjual saham tersebut tanpa melibatkan DPRD.
“Gubernur punya diskresi kok, di zaman pemerintahan sebelumnya juga ada yang begitu dengan diskresi dia sendiri. Silakan saja dilakukan, tapi saya nggak ikut-ikutan,” kata Prasetyo yang dikutip dari kanal YouTube Faizal Akbar Uncensored pada Rabu (17/3/2021) lalu.
Prasetyo keukeuh tidak akan menjual saham di Delta, meski nantinya mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung penjualan saham itu. “Saya kan bisa beda pendapat, silakan saja putuskan,” ujar Prasetyo.
Menurut dia, Anies sebetulnya dapat menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah pusat. Soalnya saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki DKI didapat secara cuma-cuma saat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 1970 silam.
.jpg)
.jpg)
