JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyampaikan lima visi kepemimpinan nasional dalam pidato politiknya di penutupan Rakernas PKS di Jakarta, Kamis (18/3/2021).
Syaikhu menyebut kelima visi itu merupakan warisan para pendiri bangsa yang patut dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Syaikhu menyampaikan, visi pertama yakni visi ketuhanan. Bangsa Indonesia terlahir sebagai bangsa yang religius, yakni bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.
Baca juga: PKS Desak Pemerintah Batalkan Perpres Legalisasi Miras, Jangan Sampai Kebijakan Kehilangan Arah
Karenanya, jika ada kebijakan yang berusaha memarginalkan atau bahkan menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, maka itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan.
"Oleh karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukkan peran agama dalam visi pendidikan nasional, maka kebijakan tersebut harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan visi ketuhanan," tegas Syaikhu.
Kedua, visi kemanusiaan yang artinya negara wajib memanusiakan manusia, menjaga harga diri dan martabat manusia, melindungi hak-hak asasi manusia dan memajukan kualitas Sumber Daya Manusia.
"Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," jelas Syaikhu.
Baca juga: DPD PKS Nyatakan Siap Tindaklanjuti Hasil Rakernas
Ketiga, visi kebangsaan yakni kepemimpinan harus mempersatukan dan mempersaudarakan, bukan memecah belah apalagi mengadu domba.
Keempat, visi kerakyatan yang artinya Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong oleh para pendiri bangsa yang mewariskan konsep demokrasi permusyawaratan dan perwakilan.
Terkait ini, Syaikhu menyebut wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode membuat demokrasi semakin mundur. UUD NRI 1945 pasal 7 telah tegas mengatur jabatan Presiden hanya dua periode.
"Pentingnya pembatasan jabatan Presiden adalah untuk menghindari adanya penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegas Syaikhu.
Baca juga: Fraksi PKS DPRD DKI Dukung Kebijakan Anies Lepas Saham Bir PT Delta Djakarta
Selanjutnya, visi kelima yakni visi keadilan. Syaikhu mengingatkan negara hukum bukan negara kekuasaan. Menurutnya, visi keadilan juga termanifestasi dalam berbagai bidang.
Di bidang ekonomi, misalnya, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional.
Sementara itu, di bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Di bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berpegang teguh dalam menegakkan supremasi hukum di atas kepentingan politik maupun ekonomi.
Baca juga: PAN Minta Revisi UU Pemilu Tidak Dilanjutkan
Syaikhu juga menegaskan, bagi PKS, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika adalah konsensus yang tidak perlu diperdebatkan lagi.
"Tugas kita saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila merupakan panduan bagi kita semua," pungkas Syaikhu. (ril/ys)