JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengkritisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait molornya pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST). Ia juga menyoroti persoalan data sebagai masalah klasik yang tak pernah tuntas hingga saat ini di ibukota di tengah Pandemi Covid-19.
"Persoalan data itu sangat klasik dan enggak pernah tuntas masalahnya. Akibatnya distribusi bantuan jadi bermasalah dan tidak bisa dengan cepat dilakukan hingga molor waktunya," kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (15/3/2021).
Pria yang kerap disapa Kent itu juga menyayangkan molornya pemberian BST kepada warga Jakarta yang terdampak langsung Pandemi Covid-19 hingga akhirnya Dinsos DKI kembali meng-update data warga tak mampu di Jakarta. Seharusnya, sejak pertama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah bisa selesai diperbaharui.
"Kenapa tidak dari pertama saat Pandemi Covid-19 melanda dilakukan pemuktahiran data, jadi DTKS tidak amburadul datanya," tutur Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Baca juga: Awas Jangan Lakukan Ini Agar BST Tidak Dicabut!
Kent pun menduga jika DTKS yang lama digunakan sebagai acuan pemberian bansos. Menurutnya, data tersebut tidak valid lantaran jarang dilakukan pembaharuan. Dan harus ada koordinasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat atau Kementrian Sosial (Kemensos) dalam memberikan bansos.
"DTKS harus selalu diperbaharui, data tersebut bisa diperoleh secara bottom up, RT, RW, kelurahan bisa disinkronkan dengan data Disdukcapil. Nah itu kan sekarang enggak pernah terjadi, nyatanya masih ada ego sektoral di antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Makanya sekarang saat ada pandemi Covid-19 persoalan data jadi kacau balau, karena data DTKS yang dijadikan acuan itu kebanyakan data lama," tegas Kent.
Dalam hal tersebut, Kent pun meminta untuk harus melibatkan langsung RT dan RW untuk melakukan pembaharuan data per bulan, bagi warganya yang benar-benar tidak mampu dalam hal ini yang terdampak langsung Pandemi Covid-19.
"RT dan RW harus diterjunkan langsung, jadi warganya yang benar-benar kurang mampu bisa langsung didata, jadi jangan hanya lebih mengandalkan Dinsos saja. RT dan RW dianggap lebih memahami permasalahan di wilayahnya masing-masing, jadi seharusnya data tersebut bisa di-update per enam bulan atau per bulan," sambung Kent.
Anies Harus Jeli
Lebih lanjut menurut Kent, saat ini masih banyak warga mampu yang mendapatkan BST, sedangkan warga kurang mampu bahkan salah satu keluarganya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lantaran Pandemi Covid-19 tidak mendapatkan bantuan.
"Jadi sekarang ini banyak yang terbalik, karena datanya kacau, masa orang punya mobil motor dan yang sudah meninggal malah dapat bantuan, kan ngawur itu," ketus Kent.
Kent pun meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan harus jeli dan serius dalam menyelesaikan persoalan masalah data yang sudah lama terjadi di ibukota.
"Gubernur Anies harus lebih jeli, dan serius dalam memecahkan permasalahan tersebut, lalu Dinsos juga harus lebih teliti, masa permasalahan seperti ini dari waktu ke waktu tak pernah terselesaikan dengan baik," tegas Kent.
Baca juga: BST Tahap XI Mulai Cair, Kadinsos Lebak: Jangan Buat Beli Rokok, Apalagi Miras!
Seharusnya, kata Kent, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara, harus bisa menjadi acuan dan contoh bagi daerah lain terkait dengan penyaluran BST Covid-19, tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi.
"DKI Jakarta sebagai ibu kota negara seharusnya menjadi contoh daerah lain terkait hal itu, tapi nyatanya tidak, makanya kemarin di-pending BST-nya. Itu karena soal data yang enggak karuan. Saya berharap DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain baik dari penyaluran bantuan sosial maupun cara penanganan Covid-19," pungkasnya.
Akhir Maret
Pemprov DKI Jakarta memberikan BST sebesar Rp300 ribu, bagi warganya yang terdata saat Pandemi Covid-19 sejak Januari 2021. Penyaluran BST tahap pertama lancar, namun di tahap kedua atau yang seharusnya cair pada Februari, baru cair pada Jumat 12 Maret 2021 kemarin.
Sedangkan BST tahap ketiga akan dicairkan pada akhir pekan bulan Maret. Hal itu terjadi dikarenakan Pemprov DKI sedang memperbarui data penerima BST, sehingga pencairannya terlambat.
Perlu diketahui sebelumnya, sebanyak 959,37 ribu atau 90,92% warga DKI Jakarta sudah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu. Adapun total yang terdaftar sebagai penerima BST adalah 1.055.216 penerima manfaat.
Baca juga: Dinsos Minta Warga DKI Tidak Takut Laporkan Adanya Pungli BST
Sekretaris Perusahaan Bank DKI Jakarta, Herry Djufraini mengatakan, distribusi BST yang dilakukan Bank DKI bersama Dinsos DKI per titik lokasinya maksimal hanya melayani maksimal 500 orang penerima BST per hari.
Dia pun menyatakan, pihaknya tak pernah memotong nominal BST warga dalam melakukan penyalurannya. Terkait pelaksanaan penyaluran BST, pihaknya mengapresiasi penerima BST yang telah mematuhi protokol kesehatan di lokasi penyaluran. Penerima BST juga kooperatif dalam mengikuti jadwal yang telah disampaikan untuk menghindari kerumunan.
Baca juga: DPRD Dukung Sinergitas Dinsos DKI-Bank DKI Dalam Penyaluran BST
Dia menjelaskan, setiap penerima bantuan akan menerima undangan paling lambat H-1 sebelum pelaksanaan distribusi, dan undangan disampaikan oleh kasatpel sosial hingga RT/RW untuk selanjutnya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima juga wajib membawa KTP dan kartu keluarga (KK) asli dan fotokopi. (*/ys)