SERANG, POSKOTA.CO.ID - Seorang pengusaha berinisial ES yang kerap meminta proyek-proyek besar bernilai miliaran rupiah ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten diduga dekat dengan beberapa pejabat setingkat Eselon II.
ES yang sebelumnya juga mengaku dekat dengan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ini ternyata memiliki perusahaan yang sering bekerjasama melaksanakan berbagai pekerjaan di Pemprov Banten. Namun tak jarang pula ES ini meminjam 'bendera' orang lain untuk melakukan pekerjaannya.
Menurut sumber yang diperoleh, oknum yang diduga memonopoli berbagai proyek strategis di lingkungan Pemprov Banten itu berasal dari wilayah Tangerang.
Baca juga: Terbongkar! Ini Dia Oknum Diduga Monopoli Banyak Proyek di Pemprov Banten
Ia diduga sering terlibat hingga menguasai proyek-proyek berskala lokal namun memiliki nilai miliaran rupiah, salah satu yang fantastis adalah proyek di RSUD.
Menanggapi polemik ES yang mengaku dekat dengan Gubernur Banten tersebut, Juru Bicara Jubir Gubernur Banten Ujang Giri atau yang kerap disapa Ugi angkat bicara.
Menurut Ugi, semua orang bisa ngaku-ngaku orang dekat Gubernur, orang dekat bupati, orang dekat presiden atau orang dekat raja sekalipun.
"Dekat dengan siapapun tidak ada yang melarang kalau sekedar ngaku-ngaku dekat," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Anggaran DHB Pemkab Lebak Rp 30 M Nyangkut di Pemprov Banten, Padahal Dibutuhkan untuk Vaksinasi
Akan tetapi, lanjut Ugi, kalau dibawa-bawa ke urusan proyek, Gubernur tidak pernah merekomendasikan siapapun. "Mau itu mau orang dekat atau keluarga sekalipun, pak Gubernur tidak pernah merekomendasikan siapapun itu," tegas Ugi.
Menurut Ugi, pak Gubernur sendiri mempersilahkan kepada pengusaha yang mau mengikuti proses tender atau pekerjaan di Pemprov Banten dengan profesional.
"Pengusaha dari mana pun silahkan mengikuti tender dengan profesional," ucapnya.
Sebelumnya, oknum yang kerap memonopoli proyek besar, ES mengatakan sudah biasa bergaul dengan petinggi-petinggi. Bahkan ia mengaku mampu melobi berbagai pihak kepolisian dan jajaran penting terkait memuluskan prosesnya mencapai tujuan.
Baca juga: Heboh! Proyek Rp2,5 M Lewat Penunjukan Langsung Muncul di Web LPSE Banten
Bahkan ES diduga bisa menggunakan kekuatan oknum aparat penegak hukum untuk mengintervensi Kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Banten.
Informasi tersebut kian santer menyeruak ke publik terutama di kalangan pengusaha dan OPD. Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada juga mengaku menerima informasi tersebut.
ES diduga tidak segan mengintervensi para pihak, tidak terkecuali Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).
"Nampaknya ia ingin mengendalikan semua proyek besar di APBD Banten. Apalagi kerap menyebut diri 'Orang Gubernur'," ujarnya.
"Jika informasi tersebut benar, jargon Provinsi Banten yang "Akhlaqul Karimah" telah rusak. Di sisi lain, jika informasi itu tidak benar, maka Gubernur harus membeberkannya secara terbuka. Siapa sebenarnya yang ia maksud 'Pihak Ketiga' yang disebutnya pada 2018?," sambung Uday, mengingatkan lagi statemen Wahidin Halim yang kerap menyebut broker proyek sebagai Pihak Ketiga. (kontributor banten/luthfillah/tha)