Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non-interference dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," tutupnya. (rizal/ys)
.jpg)
