JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kudeta militer membuat kondisi politik di Myanmar kian krisis. Kondisi itu diawali peristiwa kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu.
Anggota Komisi I DRP RI, Sukamta menilai, kondisi krisis bisa berkembang semakin buruk jika tidak ada upaya serius dari para pemimpin ASEAN untuk mendorong elite militer dan politik di negara tersebut melakukan dialog.
"Saya melihat situasi saat ini semakin tidak terkendali, karena konflik politik ini juga dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi. Sementara di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elite politik yang berkuasa," kata Sukamta, Minggu (14/3/2021).
Sukamta mengatakan, kondisi ini bisa bisa menyulitkan adanya kompromi antar pihak di Myanmar. Penggunaan kekerasan sangat mungkin akan dilakukan oleh pihak militer.
"Oleh sebab itu harus ada langkah konkret dari para pemimpin ASEAN untuk mencegah jatuhnya kembali korban jiwa dengan mendesak elite berkuasa di Myanmar mau menahan diri dan selanjutnya membuka dialog dengan kelompok demonstran," katanya.
Terhadap upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berinisiatif melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri luar negeri negara ASEAN untuk mencari solusi terhadap krisis politik di Myanmar, Wakil Ketua Fraksi PKS ini memberikan apresiasi positif.
"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di ASEAN, saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar," ucapnya.
Baca juga: Soal Kudeta Myanmar, PKS Apresiasi Sikap Tanggap Kemenlu RI
Ia menyebut, pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan juga pelaksanaan pemilu yang telah beberapa kali berjalan secara damai, menjadi modal penting untuk mendorong iklim demokrasi berkembang di ASEAN.
"Model pendekatan ala Indonesia yang mengedepankan dialog, saya kira akan lebih didengar oleh elite berkuasa di Myamnar," ucapnya.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini juga meminta Pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan. Meski ada prinsip non-interference dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi. Saya kira Indonesia perlu terus mendorong penegakan HAM dan demokrasi menjadi agenda utama ASEAN," tutupnya. (rizal/ys)