JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Juru bicara Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Muhammad Rahmat, menyorot soal slogan Partai Demokrat yang menurut dia tak sesuai dengan praktiknya.
Ia menyebut bahwa Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki slogan sebagai partai demokratis.
Namun menurut dia, itu hanya sebatas slogan. Sebab pada kenyataannya, slogan tersebut tidak sesuai dengan praktik Partai Demokrat di lapangan.
Saat ini, lanjut dia, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY itu, dalam praktiknya terlalu 'Keluargais Otoritarian'.
Baca juga: Penggagas KLB Partai Demokrat di Sibolangit Sumatera Utara Menangis dan Menyesal
Tak hanya itu, dia menambahkan bahwa SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi juga memasung kebebasan ekspresi dari seluruh DPC dan DPD Partai Demokrat.
Majelis Tinggi yang hanya memiliki sembilan suara, para DPD dengan 64 suara dan 514 suara DPC.
"Tetapi suara DPD dan DPC yang mayoritas itu harus tunduk kepada majelis tinggi yang hanya memiliki 9 suara," kata Rahmat, saat konferensi pers di sebuah restoran di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (09/03/2021).
Lebih lanjut, Rahmat menerangkan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 adalah abal-abal, sehingga dengan begitu para DPC bisa saja menuntut.
Baca juga: DPP Partai Demokrat KLB Sibolangit Sebut Moeldoko Pempimpin Mumpuni, AHY Bikin Partai Kacau Balau
"Lalu Anggaran Dasar 2020 itu, adalah Anggaran Dasar abal-abal demokratis abal-abal kenapa Demokratis abal-abal? karena katanya demokratis tetapi hak-hak suara ketua DPC ketua DPD dirampas majelis tinggi melalui personifikasi majelis tinggi," tutur dia.
Oleh karena itu, tagline yang selalu digemakan oleh AHY soal Partai Demokrat yang berupaya ingin mengembalikan demokrasi tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Bahkan bersifat kontraproduktif dengan apa yang terjadi sekarang.
"Tagline AHY yang mengatakan 'mengembalikan demokrasi, menyelamatkan Demokrat', itu tidak sesuai dengan praktik di lapangan, kontraproduktif," jelasnya.
Sementara itu, salah satu pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal mengatakan, KLB Deli Serdang digelar dengan tujuan mengembalikan Partai Demokrat yang demokratis.
Baca juga: DPC Partai Demokrat Kota Bekasi Menolak KLB dan Setia Kepada AHY
Namun memang tak semua kader partai berani untuk menyuarakan agar KLB itu dilaksanakan. Sampai akhirnya, sejumlah kader terkumpul dan KLB Deli Serdang pun digelar. KLB tersebut melahirkan 12 keputusan, yakni menghapus setoran bulanan, mahar yang ingin maju ke Pilkada, dan menghapus pemecatan kader yang dilakukan rezim SBY dan AHY.
"Karena cita-cita para pendiri Partai Demokrat dulu adalah bagaimana demokrasi di Indonesia bisa tumbuh dengan demokrasi yang terbuka dan transparan dan itu sekarang tidak kita temukan di dalam Partai Demokrat (pimpinan SBY dan AHY)," ucap Darmizal. (CR02/tri)
.jpeg)
.jpg)
