JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sejumlah praktisi, ahli, dan pakar menilai pandemi Covid-19 yang sudah lebih dari satu tahun terjadi perlu dijadikan sebagai pijakan untuk membangun dan memperkuat kemandirian nasional di berbagai sektor.
Kesimpulan itu terpotret dalam diskusi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) bertajuk "Quo Vadis Penanganan Pandemi Covid 19," secara daring, Selasa (16/2/2021).
Diskusi itu menghadirkan pembicara terkemuka, yakni Guru Besar bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Padjadjaran, Prof. Keri Lestari; Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Yenny Sucipto; Direktur Magister Manajemen Mitra Indonesia Yogya, Julianto P. Winarno; Pegiat Kebencanaan dan Kemanusiaan Tri Budiarto; dan Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta; adapun Yulis Susilawaty sebagai pengarah diskusi.
"Pandemi ini menguji negara kita, sejauh mana mempunyai ketahanan, baik dalam konteks keuangan negara maupun ketahanan sosial dan soal keamanan," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo membuka diskusi.
Baca juga: Kemensos dan Pemda Berkomitmen Meningkatkan Kemandirian SLRT
Karyono memantik diskusi dengan menyebut bahwa saat ini perlu mengerahkan semua potensi nasional menuju kemandirian. Salah satunya, pemerintah perlu serius mewujudkan industri alat kesehatan dan obat dalam negeri.
Ia mencontohkan penemuan alat pendeteksi virus corona bernama GeNose yang dibuat oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM), ini harus didorong serius oleh pemerintah secara lebih konkrit.
"GeNose bahkan lebih cepat, akurat, dan harganya lebih murah. Jika diproduksi secara massal maka harganya akan lebih murah. Dengan demikian target menurunkan angka penularan dengan 3T bisa lebih maksimal," ujar Karyono.
Prof Keri Lestari dalam paparannya mengatakan bahwa virus memang berbahaya. Tetapi orang yang menyebarkan virus lebih berbahaya.
Karena itu, Keri Lestari mengingatkan agar kedisiplinan menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta 3T (tracing, testing, treatment) harus benar-benar ditingkatkan.
"Dengan menerapkan disiplin 3M dan 3T, serta vaksinasi yang masif, maka penularan Covid-19 akan terhambat, pandemi akan melambat, dan ekonomi pun akan meningkat," jelas Keri.
Baca juga: Ketua Umum PKK Serukan Jangan Berhenti Kampanye Prokes 3M
Menurut Keri, tes dan vaksinasi menjadi kepentingan negara bukan hanya individu. Karenanya kebijakan presiden yang menggratiskan vaksin harus diapresiasi.
Ia juga menilai Indonesia perlu meniru India yang tergolong sukses dalam menangani pandemi covid-19. Mereka menerapkan strategi testing yang masif dan deteksinya pun cepat.
Kemudian India juga melakukan tracing yang agresif dari rumah ke rumah. Meski lockdown dilonggarkan namun mereka menggencarkan test dan trace. Ketika ada kasus positif, mereka pun bergerak cepat melakukan karantina. Dengan strategi ini India mampu menekan jumlah kasus aktif Covid-19.
Baca juga: Kasus Baru Covid-19 Kembali Pecah Rekor, Satgas Minta 3M Jangan Kendor
Sementara itu, Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden, Yenny Sucipto menjelaskan tentang tiga prioritas program pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19, yakni di bidang kesehatan sebagai upaya pengendalian Covid 19, social safety net, serta insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM.
Sepanjang 2020, kata Yenny, pemerintah melakukan perubahan kebijakan alokasi keuangan negara dengan fokus pada anggaran penanganan pandemi Covid-19 dengan nilai anggaran hingga Rp695,20 triliun setelah reclustering anggaran.
Jumlah ini kemudian dialokasikan untuk sektor kesehatan Rp96,17 triliun, perlindungan sosial Rp230,70 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga dan Pemda Rp70,68 triliun.
Baca juga: Jokowi Minta Program Jaring Perlindungan Sosial di Desa Tepat Sasaran
Pada tahun 2021 ini, jelas Yenny, fokus APBN diarahkan pada empat hal, yakni pertama penanganan kesehatun dengan fokus vaksinasi, penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian dan pengembanan.
Kedua, perlindungan sosial bagi kelompok kurang mampu dan rentan; ketiga perlindungan ekonomi dengan memberi dukungan pada UMKM dan dunia usaha; serta keempat reformasi struktural bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan sebagainya.
"Adapun untuk anggaran 2021, belanja negara sebesar Rp2.750,0 triliun akan lebih difokuskan pada pemulihan ekonomi," paparnya.
Baca juga: Protokol Kesehatan Jadi Pedoman Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi
Direktur Magister Manajemen Mitra Indonesia Yogya, Julianto P. Winarno, memaparkan dari sisi daya tahan ekonomi yang terkena imbas pandemi.
Julianto mengatakan, kemandirian di bidang ekonomi menjadi salah satu yang terpenting karena daya tahan ekonomi nasional benar-benar diuji sepanjang pandemi ini terjadi.
"Industrialisasi berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kata kunci dalam melakukan transformasi struktural ekonomi di masa Pandemi," ungkap Julianto. (rizal/ys)
