Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.
"Sepertinya di kisaran angka Rp228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp40 miliar," ucap Erick.
Baca juga: Pengamat: Sprindik Palsu dari KPK Merusak Citra Positif Kinerja Erick Thohir
Erick memaklumi penurunan pagu anggaran lantaran kondisi keuangan negara yang dalam tekanan akibat pandemi. Erick menjelaskan, alokasi anggaran 2021 nantinya akan fokus pada sejumlah hal, salah satunya ialah pembinaan dan pengawasan BUMN. Erick ingin mendorong peningkatan profesionalitas perusahaan BUMN dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
"Kita dituntut dengan kepada Covid-19 ini banyak sekali percepatan yang harus terjadi, tidak hanya di digital tapi juga market, market berubah total karena itu bagaimana kita tingkatkan akuntabilitas kinerja organisasi menjadi sangat penting," tutur Erick.
Poin kedua, Erick ingin mewujudkan kemandirian BUMN yang berdaya saing. Erick tengah mempersiapkan sejumlah program bagi BUMN, salah satunya restrukturisasi utang BUMN. Erick mengambil contoh BUMN transportasi dan karya yang harus melakukan restrukturisasi utang dalam menjaga arus kas perusahaan.
Baca juga: PKS Minta BPK Audit BUMN Bio Farma Terkait Impor Vaksin Sinovac
Erick ingin BUMN dapat mengikuti keberhasilan restrukturisasi yang dilakukan Krakatau Steel. Erick mengatakan ada sejumlah BUMN yang memiliki utang cukup besar seperti utang PTPN sebesar Rp40 triliun, utang BUMN karya serta BUMN pariwisata. "Ini realita yang harus kita lakukan," sambung Erick.
Selain restrukturisasi, Kementerian BUMN juga terus mencari penguatan pendanaan BUMN, baik melalui PMN, right issue, atau sejumlah aksi korporasi seperti merger bank syariah hingga integrasi ultra mikro oleh BRI, Pegadaian, dan PNM. Erick berharap sinergitas tiga BUMN ini mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas.
"BRI sendiri kita sudah restrukturisasi yang mana BRI untuk korporasi sangat kecil 20 persen, tetapi 80 persennya ultra mikro dan UMKM. Hal ini yang kita metamorfosis pefokusan dari masing-masing BUMN," ungkapnya.
Kenaikan Cukai Tembakau Yang Tidak Berdampak Pada Kesejahteraan Petani dan Vaksin Merah Putih, Menjadi Catatan Kritis PKS Dalam Raker Dengan Menkeu.
Untuk diketahui, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Rabu (27/1/2021). Rapat kerja ini membahas tentang Realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara tahun 2020 (pelaksanaan PEN tahun 2020), pelaksanaan APBN tahun 2021 dan keberlanjutan PEN tahun 2021, kebijakan cukai hasil tembakau dan kebijakan kluster perpajakan di dalam Undang-undang Cipta Kerja. Dalam rapat yang Panjang ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan sejumlah catatannya. (rizal/ys)
